PortalMadura.Com, Pamekasan – Sungai Watch Pamekasan berencana untuk menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, atas perkara kelalaian menangani infrastruktur sungai dalam antisipasi bencana alam tahunan berupa banjir.
Koordinator Sungai Watch Pamekasan, Jatim mengungkapkan, pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir tidak menganggarkan untuk pengerukan sindemensi sungai, bahkan sungai yang ada cenderung naik dan sempit akibat tidak mendapatkan perhatian serius.
“Penanganan sampah rumah tangga dari hulu hingga hilir sungai tidak responsif dan antisipatif terhadap bencana banjir. Bahkan ada kecenderungan sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Dan penegakan akan perilaku ini cenderung diabaikan,” tegasnya, Senin (14/12/2020).
Menurutnya, pemkab juga terkesan membiarkan perilaku warga yang mengganggu aliran sungai, misalnya membangun jembatan di atas sungai-sungai kecil yang pada akhirnya dijadikan lahan parkir. Perilaku tersebut tidak ada tindakan serius dari pihak terkait.
“Fakta-fakta lainnya kami sudah susun sebagai bukti-bukti hukum, karena Sungai Watch Pamekasan bersama perwakilan merencanakan akan menuntut pemerintah Pamekasan melalui jalur pengadilan,” tegasnya lagi.
Jatim mengaku, pihaknya sedari awal telah melakukan upaya baik dengan pemerintah terkait penanganan banjir di bumi Gerbang Salam dengan mengirim surat agar banjir menjadi atensi serius. Sebab, bencana banjir telah menjadi musibah tahunan bagi warga.
“Sungai Watch Pamekasan atas dorongan dari warga sekitar Patemon, Gladak Anyar, Jung cang-cang yang menjadi korban banjir besar pada Februari 2020 sebenarnya sejak Juli lalu sudah berkirim surat kepada pemerintah Pamekasan menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan sungai,” tandasnya.
Dijelaskan, salah satu poin dalam surat tersebut adalah alokasi anggaran pengerukan sungai guna menghindari terjadinya luapan air ketika musim penghujan. Sayangnya, dari surat tersebut tidak ada respons positif.
“Kami tidak tahu nasibnya meski kami sudah mengirimkan surat sebanyak dua kali. Kami mencoba cara lain dengan mengajukan audiensi kepada DPRD Pamekasan dan ini sudah surat kedua yang kami kirimkan, namun juga belum mendapatkan kesempatan untuk audiensi,” ungkapnya.
Pihaknya menilai, penanganan banjir di Pamekasan tidak serius. Buktinya adalah tidak adanya anggaran untuk penanganan bencana tersebut dalam tiga terakhir, baik anggaran infrastruktur dan lain sebagainya. (*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
