PortalMadura.Com, Sampang – Siswa SMAN 1 Banyuates, Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi demo, Kamis (19/4/2018). Mereka mendesak kepala sekolahnya segera mundur.
Menurut mereka, kepala sekolahnya sering bolos sehingga siswa terlantar. Siswa juga menuding Kepsek merampas haknya dengan cara menahan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP).
Padahal, siswa sudah mengisi tanda tangan di bank yang ditunjuk, namun tak kunjung dicairkan.
“Kami mendesak Pak Sugeng selaku Kepsek dipecat dan segera dikeluarkan dari sekolah kami, Ia tidak pantas berada di dunia pendidikan. Jika perlu, jangan sampai menjabat di lingkungan pendidikan. Bahkan, Pak Sugeng memimpin sekolah kami menjadi tak karuan,” teriak siswa kelas XII-IPS, Jaka Pramista.
Jaka mengaku ada penarikan uang sebesar Rp 100 ribu yang diduga di luar aturan sekolah. Penarikan uang itu, untuk pemeliharaan pembangunan, sarana dan prasarana. Seperti pengecetan kelas, pembangunan pagar sekolah yang pada umumnya sudah dianggarkan serta telah dibantu pemerintah.
“Sumbangan kami tiap bulan. Katanya dipakai untuk ngecat. Bukannya soal pemeliharaan dibantu pemerintah apalagi, katanya dibuat pagar. Realitanya, pagar yang dibangun hanya terbuat dari kayu bukan dicor,” jelasnya.
Kepsek yang dinilai tidak profesional, membuat sejumlah guru mengundurkan diri bahkan dipecat dengan semena-mena. Sebelum masa kepemimpinannya, suasana sekolah dalam kondisi kondusif termasuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan kedisiplinan siswa.
“Kepsek yang lama, setiap ada bantuan selalu cair. Pertama, kami menerima BSM Rp 500 ribu. Kalau Kepsek sekarang ini, sudah tanda tangan. Tapi bantuan untuk siswa masih ditahan,” tandasnya.
Sementara, Kepsek SMAN 1 Banyuates, Sugeng Harinanto mengaku tidak masuk kantor sekolah lantaran sering menghadiri rapat.
“Saya sering rapat. Tidak mungkin meninggalkan tugas tanpa izin walaupun rumah saya jauh,” dalihnya.
Terkait BSM atau PIP yang tidak kunjung dicairkan, Sugeng mengaku masih menunggu Surat Keputusan (SK). Sedangkan penerima BSM hanya ada tiga siswa di tahun 2018.
“Ya, tunggu keluarnya SK. Tidak mungkin guru mengambilnya. Karena, bantuan itu langsung kepada siswa. Meski siswa punya hak mendapatkan bantuan, kami tidak bisa memaksakan jumlah penerima bantuan harus dapat semua,” katanya.
Terpisah, Kepala UPT Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jatim wilayah Sampang, Assyari sudah mendapati laporan mengenai aksi yang dilakukan siswa terhadap kepala sekolah di SMAN 1 Banyuates.
Berdasarkan mekanisme yang ada, pencairan BSM atau PIP harus menunggu SK. Sebab bantuan tersebut merupakan bantuan dari pusat yang dicairkan langsung kepada siswa penerima.
“Kalau guru ada dugaan menilep, itu tidak benar. Belum dicairkannya bantuan, memang harus menunggu SK. Karena, bantuan BSM maupun PIP langsung dari pusat berdasarkan nama (by name). Sehingga sebelum proses pencairannya, siswa penerima harus membuat rekening terlebih dahulu berdasarkan data-datanya,” terangnya.
Di samping itu, permintaan siswa untuk memecat Kepsek lantaran jarang masuk kantor, Assyari memberitahukan, yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
“Saya masih berikan toleransi selagi di sekolah tidak ada persoalan. Seperti KBM tetap berjalan lancar termasuk tugas-tugas pengawasan. Tapi, apabila ketidak hadiran ke sekolah karena malas, itu tidak dibenarkan. Memang yang bersangkutan sebagai sekretaris MMKS dan banyak tugasnya,” jelasnya.
Dalam hal adanya iuran sekolah, pihaknya tidak mempermasalahkan. Sebab, kebijakan merupakan hak lembaga selama ada kesepahaman, kesepakatan serta akuntable dan transparan terkait penggunaannya.
“Namun sebelum menarik iuran, harus ada kesepakatan dari semua pihak terutama kepada para wali siswa. Jika para wali siswa tidak berkenan, ya tidak bisa dipaksakan,” tegasnya.(Rafi/Nanik)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
