PortalMadura.Com, Sampang – Sebanyak seratus lebih guru honorer mendatangi kantor DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu (29/6/2022).
Mereka tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade pada tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2021 di daerah Sampang.
Ketua Forum Guru Honorer Sampang Ahmad Jawahir menyampaikan, guru yang lolos passing grade pada tes seleksi rekrutmen PPPK tidak mendapatkan formasi untuk menjadi pegawai tenaga pendidik.
Disebutkan, guru honorer yang lulus passing grade tes seleksi PPPK 2021 mencapai 705 orang.
“Sangat banyak guru yang dinyatakan lulus passing grade. Tapi, mereka tidak mendapatkan formasi yang diajukan pemerintah Sampang kepada pusat,” katanya usai audiensi dengan anggota dewan.
Pihaknya merasa berat pada regulasi pengangkatan dari pemerintah pusat dan dinilai tidak memberikan peluang sesuai harapan para guru honorer yang lulus passing grade tes seleksi PPPK.
“Kami memohon kepada pemerintah daerah Sampang dan DPRD supaya guru honorer yang lulus passing grade dapat diakomodir untuk mendapatkan formasi pada rekrutmen PPPK 2022,” ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Sampang Arif Lukman Hidayat mengaku telah mengajukan 110 formasi untuk rekrutmen PPPK tahun 2022.
Langkah untuk mengakomodir guru honorer di wilayah Sampang, pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi sampai tingkat pusat guna mendapatkan kuota lebih banyak pada rekrutmen PPPK.
“Kami telah berupaya semaksimal mungkin, agar seluruh calon PPPK yang lolos passing grade dapat diakomodir sehingga program pendidikan terus berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana akan mengakomodir tuntutan dari para guru honorer yang dinyatakan lulus passing grade. Namun, belum mendapatkan jatah formasi PPPK.
Rata-rata usia para guru honorer di atas 35 tahun. Sisi perjuangan dan pengabdian sudah cukup luar biasa dan lama.
“Sebagai wakil rakyat wajib memperjuangkan dan mengawal keluhan para guru honorer. Segera kami teruskan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan jawaban yang baik,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
