PortalMadura.Com, Sumenep – Guna menjaga stabilitas harga garam rakyat, utamanya di Sumenep, Madura, Jawa Timur, pemerintah harus berperan aktif melalui badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Garam untuk melakukan pembelian terhadap garam rakyat yang sedang anjlok.
“Pemerintah melalui PT Garam harus hadir ditengah-tengah anjloknya harga garam rakyat, misalnya melakukan pembelian terhadap garam rakyat,” kata AF Hari Ponto, Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Kamis (17/9/2015).
Ponto menerangkan, pemerintah bukan hanya bisa menerbitkan aturan untuk mengangkat harga garam rakyat, tapi juga harus bisa membeli garam rakyat sesuai aturan yang sudah dikeluarkan itu.
“Kalau PT Garam diberi kewenangan untuk membeli garam rakyat, juga harus membelinya sesuai aturan yang ada,” ucapnya.
Selain itu, untuk menekan agar harga garam rakyat tidak selalu anjlok, pemerintah harus menyetop impor garam, karena ia optimis kebutuhan garam di Indonesia bisa dicukupi oleh produksi garam dalam negeri.
“Salah satu solusi, impor garam juga harus di stop,” pintanya.
Sesuai pemerintah, harga garam untuk KW1 seharga Rp750 ribu per ton dan Kw2 Rp550 ribu per ton.
Sementara, harga garam rakyat di Sumenep, kwalitas satu (Kw1) hanya berkisar Rp325 ribu hingga Rp350 ribu per ton. Sedangkan harga garam untuk Kw 2 juga turun antara Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per ton. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
