PortalMadura.Com, Pamekasan – DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur terkesan angkat tangan mengatasi persoalan harga tembakau yang setiap tahun tidak berpihak kepada petani.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan, masalah harga tembakau merupakan persoalan lama yang belum mendapatkan solusi. Sehingga, petani selalu menjadi korban kebijakan pabrik yang mematok harga sangat rendah.
“Memang, sepertinya kita (DPRD) sulit mencari upaya, karena faktanya sekarang pabrikan yang buka hanya sebagian kecil. Kami dan juga pemerintah apa yang bisa dilakukan, memang agak susah,” akunya, Kamis (27/8/2015).
Politisi Partai Persatuan Pembangun (PPP) mengaku tetap berupaya mendorong pihak pabrik agar tetap membeli harga tembakau petani di atas biaya produksi. Demi memikirkan nasib petani yang kian terpuruk.
“Untuk mencabut izin gudang itu, kita juga mempertimbangkan dampak. Karena jumlah areal tembakau kita cukup luas, dan mungkin paling besar di Indonesia,” kilah dia saat ditanya tindakan dewan mengatasi persoalan tersebut.
Apabila kebijakan mencabut izin diterapkan di Pamekasan, pihak pabrik masih bisa membeli di daerah lain yang juga memiliki areal tembakau. Sehingga, kebijakan itu dapat merugikan petani Pamekasan sendiri. (Marzukiy/choir)