PortalMadura.Com, Pamekasan – Harga garam Madura selalu dikeluhkan oleh para petani. Sebab, harganya yang murah tak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan.
Direktur Utama PT Garam Persero, Ahmad Hardianto mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga garam. Sebab, saat ini ada tiga tugas dari negara yang harus dilakukan instansinya, yakni membangun ekosistem garam nasional, menjaga aset, dan mentransformasi PT Garam agar lebih maju.
“Kita tidak bisa mengatur harga, kalau dulu PT Garam mempunyai tugas dari negara untuk melakukan itu. Kalau sekarang kita tidak punya tugas dan kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengatur harga,” katanya usai silaturrahmi dengan Bupati Pamekasan, Selasa (2/3/2021).
Dia menambahkan, untuk mengatasi persoalan harga garam ini harus ada regulasi tentang impor garam dari pemerintah pusat. Sebab harga garam itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Harga ini harus diperbaiki dari pemerintah, bagaimana garam impor, bagaimana pengaturannya biar seimbang. Impornya jangan berlebih, kalau impornya berlebih sebagian digunakan oleh pihak pihak yang tidak boleh menggunakan akan menurunkan harga garam lokal,” tandasnya.
Dia melanjutkan, adanya kebijakan impor garam sangat berpengaruh terhadap harga garam lokal. Bahkan instansinya mengalami kerugian akibat kebijakan impor tersebut.
“Kita akan berusaha untuk memperbaiki situasi, kita bekerja sama dengan petani garam. Karena kita ingin tumbuh bersama rakyat, bagaimana caranya harga pokok tidak terlalu tinggi, baik dari petani atau PT Garam. Sehingga meskipun harga jatuh kita tetap untung,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
