SUMENEP, portalmadura.com – Kebocoran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali memicu polemik. Tiga orang dilaporkan berhasil diamankan oleh aparat kepolisian karena kedapatan membawa BBM bersubsidi secara ilegal saat tim gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak).
Kabar penangkapan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, di hadapan puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumenep (BEMSU) saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD setempat, Senin (6/7/2026) sore.
Zainal memaparkan, sidak tersebut merupakan respons cepat parlemen bersama Bagian Perekonomian Setkab Sumenep dan Aparat Penegak Hukum (APH) setelah menerima surat pemberitahuan demonstrasi dari mahasiswa. Dari total delapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah disidak, petugas menemukan pelanggaran di wilayah Kecamatan Ambunten.
“Hingga hari ini tim baru menyisir delapan titik SPBU. Hasilnya, petugas di Polsek Ambunten berhasil mengamankan tiga orang yang kedapatan membawa BBM bersubsidi,” terang Zainal Arifin di hadapan massa aksi.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan bahwa ketiga terduga pelaku saat ini telah diserahkan ke pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ia mengaku tidak memantau secara detail mengenai motif maupun hasil pemeriksaan karena hal itu sudah masuk ke dalam ranah kewenangan penyidik kepolisian.
“Kami tidak mengikuti perkembangan hasil pemeriksaan karena itu murni wewenang dan tugas Polsek Ambunten. Terkait kebijakan kenaikan harga BBM, kami dari jajaran legislatif sudah berupaya maksimal menyuarakan aspirasi yang sama ke pemerintah pusat di Jakarta,” imbuhnya.
Pihak Kepolisian Mengaku Belum Terima Laporan
Keterangan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sumenep tersebut justru memicu tanda tanya besar. Pasalnya, internal kepolisian setempat mengaku belum mengetahui adanya penangkapan tiga terduga pelaku pembawa BBM bersubsidi di wilayah hukum Ambunten.
Saat dikonfirmasi pada Senin (6/7/2026) malam, salah satu personel Polsek Ambunten (sumber internal) mengaku terkejut dan menyatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan resmi terkait penahanan warga terkait kasus BBM di wilayahnya.
“Loh, kapan itu terjadi? Sampai malam ini kami belum menerima informasi atau laporan mengenai pengamanan ketiga orang tersebut,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Ketidakpastian informasi ini semakin diperkuat setelah Plt. Kasi Humas Polres Sumenep, Kompol Widiarti, dihubungi melalui pesan singkat dan panggilan telepon WhatsApp. Hingga berita ini resmi diterbitkan, pihak Humas Polres Sumenep belum memberikan konfirmasi atau merilis pernyataan resmi mengenai status hukum maupun kronologi penangkapan ketiga terduga pelaku yang dimaksud oleh Ketua DPRD. (portalmadura.com)
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
