PortalMadura.Com, Bangkalan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengkritisi keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.
Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Angga Dwi Arifardi, mengatakan, pada tahun 2016, sejumlah BUMD belum mampu menyumbang pada pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.
PAD yang bersumber dari BUMD hanya sebesar Rp1,8 miliar. Jumlah itu, tidak sebanding dengan penyertaan modal yang digelontorkan pemerintah daerah hingga Rp2,9 miliar.
“Itu sangat kecil, di Sumenep saja sudah diatas Rp12 miliar,” kata Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Angga Dwi Arifardi, Sabtu (7/1/2017).
Menurutnya, pengelolaan BUMD harus diurus oleh SDM yang berkualitas dan profesional, sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah.
Permendagri No. 50 tahun 1999, tentang Kepengurusan BUMD, bahwa kepengurusan itu diutamakan dari swasta, bukan dari PNS. “Ini kalau ingin maksimal dan BUMD bisa memberi manfaat pada masyarakat,” tegasnya.
Dia berharap, pemerintah daerah lebih selektif dalam mengangkat Direksi BUMD, agar keberadaannya menjadi penopang ekonomi daerah.
“Seharusnya lebih serius lagi dan memberikan kepada ahlinya. Jangan asal angkat, karena ini sangat penting, kapan kita akan seperti daerah lain yang BUMDnya sudah bagus,” pungkasnya.(Hamid/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
