PortalMadura.Com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasa, Madura, Jawa Timur, tetap tidak memberikan kepastian perihal tuntutan tenaga honorer Kategori Dua (K2) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pamekasan, Mohammad Alwi mengatakan, pihaknya hanya bertugas untuk menyampaikan informasi dari pemerintah pusat kepada publik terkait adanya rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018.
“Demikian juga, kami akan menyampaikan kepada pemerintah pusat kalau ada aspirasi dari bawah. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemerintah daerah ini hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” katanya di hadapan massa, Kamis (20/9/2019).
Dia tidak menampik jika ada ketidakpuasan dari tenaga honorer Kategori Dua (K2) tentang rekrutmen CPNS 2018, akibat ada beberapa poin yang dianggap tidak memihak. Salah satunya adalah adanya batasan usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.
“Pemerintah bersama Menpan RB sekarang tengah membahas persoalan masalah ini, karena persoalan seperti ini tidak hanya di Pamekasan. Ada beberapa usulan, seperti batasan usia dan pengangkatan,” tandasnya.
Baca: Teriak #2018GantiStatus, Ratusan Honorer K2 Pamekasan Demo Kantor Bupati
Kamis (20/9/2018) pagi, ratusan tenaga honorer Kategori Dua (K2) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Bupati setempat dengan menuntut agar mereka diangkat menjadi PNS lantaran telah lama mengabdi. (Marzukiy/Nanik)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
