PortalMadura.Com, Sumenep – Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai masih rendah.
Bupati Sumenep, A Busyro Karim menyebutkan, IDG masih berkisar 57,65 persen. Hal itu disampaikan pada Gebyar dan Sarasehan Program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) tahun 2018, di Gedung KORPRI, Sabtu (6/10/2018).
“Itu dilihat dari beberapa komponen, salah satunya keterlibatan perempuan di parlemen masih 6,0 persen,” ujar Busyro.
Dari komponen lainnya, sambungnya, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi sebesar 41,85 persen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja hanya 36,37 persen.
Politisi PKB ini juga menyebutkan, dari sisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sumenep masih tergolong rendah yakni 78,70 persen. Kondisi ini jauh di bawah IPG Jawa Timur yang mencapai 91,07 persen.
“IPG ini meliputi komponen rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah dan pengeluaran perkapita,” ujarnya.
Menurutnya, dari data tersebut menunjukkan terjadi ketimpangan besar antara kaum laki-laki dan perempuan. “Salah satu penyebab ketimpangan itu adalah faktor pendidikan,” tegasnya.
Ia mengemukakan, bila tidak cepat dilakukan perbaikan maka dampaknya pada kaum perempuan itu sendiri, khususnya di Sumenep.
“Akibatnya, akan terjadi penomorduaan, marginalisasi (peminggiran ekonomi), beban kerja berlebih, cap-cap negatif terhadap perempuan (stereotip). Maka terjadilah kekerasan domestik maupun publik,” ungkapnya.
Ditunjuknya Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah penyelenggara Program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi peningkatan pemberdayaan kaum perempuan.
Selain itu, pihaknya mengharapkan keberlanjutan program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP) di Desa Marengan Laok dan Desa Braji serta desa vokasi yang dipusatkan di Desa Batuan.
Sebab, pendidikan bagi perempuan sangat penting, guna meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi diri. “Agar tidak menjadi korban ketidakadilan gender serta bisa mewarnai perubahan di masyarakat,” pungkasnya.(Hartono)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
