Sejak kemerdekaan, Indonesia telah memilih Demokrasi sebagai wujud identitas bangsa. Sistem pemeritahan yang berlandas pada prinsip dari, oleh dan untuk rakyat dengan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dipandang sebagai jalan mencapai kebebasan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Atas dasar kebebasan dan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ini, bangsa Indonesia dapat berkembang dan maju dalam berbagai sektor (baik perkembangan yang berbasis dalam negeri ataupun luar negeri).
Ada konsekuensi yang harus diterima oleh bangsa Indonesia atas Demokrasi yang ditetapkan sebagai sistem pemerintahan seperti halnya politik uang, kecurangan politik, persaingan politik yang berkelanjutan, maraknya perilaku korupsi, klaim antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya (baik atas dasar etnis, agama dsb).
Konsekuensi atau masalah tersebut masih bergantung pada proses, model pelaksanaan pesta demokrasi, dan mutu pemilu baik secara kuantitas dan kualitas.
Capaian mutu pemilu bergantung kepada sistem dan model demokrasi Indonesia dijalankan atas dasar keterbukaan, kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan dasar hukum tertinggi negara Indonesia yang kemudian diterjemahkan dalam UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan dan Peraturan Bawaslu.
Regulasi peraturan di atas merupakan ikhtiar dalam rangka mencapai kualitas pencairan pemimpin dan sebagai kontrol politik.
Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pemilu dalam perwujudan demokrasi yang berbasis presidensial, model pemilu yang unik yang kemudian dalam perkembangannya dapat menjadi pedoman/percontohan demokrasi di kancah Internasional (mengingat Indonesia merupakan negara Demokrasi terbesar ke-tiga di dunia).
Melalui struktur pemerintahan yang berjenjang, maka pemilu di Indonesia dilaksanakan pada hampir semua level baik eksekutif ataupun legislatif.
Struktur pemerintahan yang berjenjang adalah salah satu karakteristik pembeda demokrasi Indonesia dengan negara lainnya. Di samping itu, ada karakteristik lain yang mencolok sebagai identitas demokrasi Indonesia.
- Jenjang waktu pemilu yang berjarak 5 tahun (keculai pemerintah daerah dan pemilukada yang disesuaikan dengan jabatan dan alasan lain sesuai Undang-undang).
- Pemilu satu hari kedua terbesar di dunia dengan statistik 237.56 juta jiwa yang multikultural.
- Usia minimal pemilih yang ditetapkan pada umur 17 tahun, jauh berbeda dengan negara lain yang menetapkan pada umur 21 tahun.
- Sistem pemilu ditangani oleh badan khusus pemilihan umum yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Pemilu Indonesia adalah pemilu yang kompleks (baik dari sistem ataupun kondisi penduduk) sehingga benar kiranya wacana demokarasi Indonesia sebagai percontohan demokrasi dunia. Sebagaimana data Litbang Kompas bahwa dalam proses pemilu ada 4 orang dari 550.000 anggota di setiap TPS, 17.000 pulau, 700 juta suara dengan 2.450 design yang berbeda serta jumlah calon yang semakin meningkat.(1)
Multikulturalisme dan jumlah yang tinggi ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemilu dan demokrasi yang baik di Indonesia.
Berangkat dari keberagaman di atas, keberhasilan pelaksanaan pemilu yang tidak lain adalah wujud demokrasi tersebut tidak pernah lepas dari peran penting partai yang kerap kita kenal sebagai wadah perjuangan melawan kolonialisme (mengalami pergeseran pada arah kepentingan).
Ada berbagai macam partai dengan basis yang beranekaragam baik ideologi, religius, nasionalis bahkan komunis.(2) Eksistensi partai yang beragam tersebut terus ada hingga kini di mana Indonesia menganut sistem multi-partai.(3)
Perkembangannya, proses pemilu Indonesia mengalami perubahan menuju arah perbaikan dalam proses penghapusan kecurangan politik hingga akhirnya Pemilu (baca: Pilkada) serentak menjadi pilihan utama.
Pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dalam kurun waktu yang singkat memang tidak memberi peluang pada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Namun meski demikian ada aspek negatif yang muncul sebagai konsekuensi dari pemilu serentak ini yaitu timbulnya konflik khusunya dalam persoalan administrasi pemilih serta semakin menurunnya kesadaan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (pemilu).
Peserta pilkada dan partai politik kurang patuh terhadap peraturan yang seharusnya menjadi pedoman.(4)
Proses pemilu (wujud demokrasi) Indonesia dengan penduduk yang sangat beragam (multikultural) serta partai politik dengan asas yang beranekaragam di atas menuntut adanya pengawasan dari semua kelangan.
Kesadaran berpolitik dan pengawasan terhadap terselengganya politik yang baik menjadi seangat penting sehingga proses demokrasi Indonesia yang dilaksanakan serentak dapat berjalan secara transparan, akuntabel, kradibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh pihak.
Jika harapan tersebut dapat terwujud maka Demokrasi Indonesia dapat menjadi Kiblat/percontohan demokrasi di dunia (Internasional).
Pagelaran Pilkada 2018 serentak sudah terlaksana dengan damai dan terbilang sukses. Hasil Pilkada 2018 ini menjadi modal utama dalam meningkatkan mutu pemilu 2019 di semua tingkatan.
Dalam hal ini, penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu harus bergembira sembari berkinerja dengan baik sesuai udang-undang dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Wallahua'alam.(*)
Penulis : M. Ridwan
(Komisioner Panwaslu Kecamatan Batuputih, Sumenep)
Referensi :
1. Rumah Pemilu 2014 “Gambaran Singkat pemilihan umum 2014”
2. Kemenkumham. Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum. Jurnal Legitimasi Indonesia vol. 9 No. 4 Desember 2014 hal 509
3. Bachtiar, PEMILU INDONESIA: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. Jurnal Politik Profetik FISIP UNHAS volume 3 nomor 1 tahun 2014 Hal. 09
4. Arifulloh, Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015 Hal. 08
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
