PortalMadura.Com, Pamekasan – Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memantau instansi pemerintahan secara seksama dalam realisasi anggarannya. Terutama pemerintah desa yang memiliki jatah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Mohammad Alwi menyampaikan, salah satu sektor yang rawan terjadi pelanggaran dalam realisasi anggaran, yaitu dana desa. Sebab, dalam audit yang dilakukan tahun 2020 sebanyak 20 desa, semuanya ditemukan pelanggaran.
“Kalau DD jika ditemukan pelanggaran dikembalikan ke kas desa, berbeda dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) jika ditemukan pelanggaran dikembalikan ke kas daerah,” katanya, Jumat (5/3/2021).
Mantan PJ Sekda Pamekasan ini menambahkan, kesalahan administrasi yang dilakukan oleh instansi tertentu tidak dapat dipidanakan apabila sudah merealisasikan programnya. Hanya saja, instansi tersebut mengembalikan uang kerugiannya kepada kas negara.
“Sebenarnya potensi rawan itu tidak hanya pada DD, tetapi sektor lainnya juga rawan. Hanya saja, potensi kerawanannya yang berbeda,” tandasnya.
Dia melanjutkan, selama ini tidak hanya realisasi DD ataupun ADD yang diaudit, melainkan sektor kesehatan, dan pendidikan dalam realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
