Jadwal dan Syarat Rekrutmen Panwascam di Pemilu 2024

PortalMadura.com- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) secara resmi telah merumuskan pedoman pembentukan Panwascam (Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Daerah) pada pemilu serentak 2024.

Penetapan pembentukan dan pelaksanaan Panwascam telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 9 September 2022 dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/hk.01.00/k1/09/2022 tentang Pilkada Serentak 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Indonesia, Rahmat Bagja /kota.

Jadwal Pembentukan Panwascam Pemilu Serentak 2024

Berikut jadwal pembentukan Panwascam dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

1. Sosialisasi tanggal 10 hingga 21 Sep 2022.
2. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 15 21 Sep 2022.
3. Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas
4. Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu
5. Kecamatan tanggal 21 hingga 27 Sep 2022.
6. Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 28 hingga 30 Sep 2022.
7. Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 1 Oktober 2022.
8. Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon
9. Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 2 hingga 8 Oktober 2022.
10. Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 2 hingga 8 Okt 2022.
11. Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan hingga 9 hingga 11 Oktober 2022.
12. Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu
13. Kecamatan tanggal 12 Oktober 2022.
14. Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat tanggal 12 hingga 18 Oktober 2022.
15. Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 14 hingga 16 Oktober 2022.
16. Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 17 Oktober 2022.
17. Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 18 hingga 22 Oktober 2022.
18. Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 23 hingga 24 Oktober 2022.
19. Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 25 Okt 2022.
20. Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan tanggal 26 – 28 Oktober 2022
21. Penyusunan Laporan Akhir tanggal 29 hingga 31 Oktober 2022.
22. Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi tanggal 1 hingga 3 November 2022.

Persyaratan Rekrutmen Panwascam di Pemilu 2024

Berikuti ini Persyaratan pendaftaran Panwascam di Pemilu 2024

1.  Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
6. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
7. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
8. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
9. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
10. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
11. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
12. Bersedia bekerja penuh waktu;
13. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
16. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI