PortalMadura.Com, Pamekasan – Pengelola dan komite sekolah SMP Ma'arif 12 Desa Kertagennah Laok Kecamatan Kadur, Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendatangi kantor DPRD, setempat, Senin (20/6/2016).
Salah satu komite SMP Ma'arif 12 Desa Kertagennah Laok Kecamatan Kadur, Amin Syakir mengatakan, pihaknya bermaksud mempertanyakan status SMP Empu Gennah yang hanya berjarak sekitar 150 meter dari lembaganya.
Pasalnya, sekolah tersebut tidak mengantongi izin operasional dari Dinas Pendidikan (Disdik), namun tetap menerima pendaftaran peserta didik baru. Bahkan, saat menyelenggarakan ujian nasional siswanya dititipkan kepada sekolah lain.
“SMP Empu Gennah itu tidak memiliki izin operasional, tapi sekolah itu sejak tahun 2011 sampai sekarang melakukan penerimaan siswa baru dan melakukan kegiatan sekolah tanpa izin operasional,” ungkapnya usai audiensi.
Dikatakan, selain persoalan di atas, yang paling menyakitkan adalah peserta didiknya dititipkan kepada SMP Al-Miftah Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan saat ujian akhir nasional (UN). Bahkan, ditengarai ada perebutan dengan cara jual beli siswa ketika tahun pelajaran baru.
“Saya berharap ada tindakan tegas dari pemerintah tentang masalah ini untuk menghentikan praktik pendidikan yang ilegal seperti ini. Karena otomatis keresahan di masyarakat muncul, seperti kasus jual beli siswa,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan cara merekomendasikan dinas pendidikan memberikan moratorium dalam pendirian SMP.
“Kemudian, lembaga yang tidak berizin tidak boleh melakukan rekrutmen siswa baru. Kalau tetap menerima tentu kami ingin tahu secara langsung kondisi di bawah,” tegasnya. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
