oleh

Kartu Tani Belum Merata di Bangkalan

PortalMadura.Com, Bangkalan – Sebaran Kartu Tani (KT) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur belum sepenuhnya merata.

Hal ini diakui pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) setempat.

Gempur Rokok Ilegal Pemkab Sumenep

BACA : Jelang Liga 3 Jatim 2021, Madura FC Masih Butuh Empat Laga Uji Coba

“Saat ini, teman-teman penyuluh terus bergerak untuk mengumpulkan petani di setiap kecamatan guna mensosialisasikan kartu tani,” terang Kepala Dinas (Kadis) Dispertahortbun, Bangkalan, Puguh Santoso, Sabtu (12/9/2020).

Petani yang sudah terdata, kata dia, mencapai 67-70 ribu untuk pembuatan kartu tani. Pihaknya belum tahu pasti berapa jumlah petani yang harus memiliki kartu tani.

Pihaknya menyampaikan, pasca pendataan, kartu tani baru dibuatkan atau dicetak oleh pihak ketiga, dalam hal ini perbankan.

“Yang mencetak kartu Tani bukan kami, melainkan petugas dari bank,” jelasnya.

Pihaknya berharap, pihak perbankan mampu mencetak kartu tani seiring dengan jumlah petani yang cukup banyak.

Kepemilikan kartu tani tujuannya untuk mempermudah masyarakat ketika membeli pupuk.

“Jika kartu tani sudah selesai, petani tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk membeli pupuk, hanya cukup menggunakan kartu tani saja,” tegasnya.

Menurut dia, nominal yang ada di dalam kartu tani tidak cair dalam hitungan semester atau per 3 bulan, tetapi cair dalam satu tahun sekali.

“Nominalnya tergantung dari luas lahan yang di milik oleh petani,” katanya.

Para petani yang aktif bercocok tanam, baik jagung, padi dan perawatan lahannya hendaknya disesuaikan dengan nominal yang ada.

Jika nominal dalam kartu tani habis dimanfaatkan dan petani masih butuh tambahan biaya maka harus mengeluarkan anggaran pribadi.

“Nominal itu ditentukan oleh penyuluh ketika mengetahui luas lahan yang akan ditanami,” tegasnya.

Keberadaan kartu tani, diharapkan dapat membantu kondisi perekenomian masyarakat. Harga pupuk subsidi dan non subsidi perpedaannya cukup tinggi.

“Misalkan pupuk yang bersubsidi seharga Rp90 ribu, maka harga pupuk yang non subsisi bisa mencapai Rp250 ribu,” tandasnya.

Distribusi pupuk subsidi tersebut mengacu pada elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) by name by address yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Pada tahap awal, kartu tani diterapkan di empat daerah, yaitu Pulau Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat mulai Selasa (1/9/2020). Selain itu, implementasi kartu tani ditargetkan berlaku efektif di seluruh Tanah Air pada tahun 2021.(*)

Dapatkan Berita terbaru dari kami via Telegram

Komentar