PortalMadura.Com, Pamekasan – Mahasiswa dari tiga organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (12/12/2017).
Tiga organisasi itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan.
“Sebagai ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, maka hukum harus menjadi panglima dalam menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi,” tegas Korlap Aksi, Hasan Asri dalam orasinya.
Hasan meminta korp Adhiyaksa serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang selama ini menjadi tanggung jawabnya supaya pelanggaran hukum atau kasus korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin. Karena banyak kasus korupsi yang diduga mandek.
Dia memerinci, kasus korupsi tersebut adalah dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pamekasan, kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2014, kasus mark up pembelian pertokoan Citra Logam Mulia (CLM), hilangnya beras Bulog sebanyak 1.504 ton dan dugaan mark up TPA Bindang.
“Kemudian kasus Adhock di Disdik Pamekasan dan terakhir adalah kasus korupsi Program Listrik Masuk Desa (PLMD),” jelasnya.
Dia mendesak Kejari segera menuntaskan kasus tersebut untuk mengembalikan citra instansinya yang baru-baru ini terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam kasus korupsi DD di Desa Dasuk Kecamatan Pademawu Pamekasan.
Sementara itu, Kepala Kejari Pamekasan, Tito Prasetyo mengungkapkan, pihaknya akan mengevaluasi seluruh tuntutan mahasiswa sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan sebagaimana yang dituntut mahasiswa menyelesaikan dalam jangka waktu tujuh hari.
“Tapi dalam sepekan ini saya akan bekerja sampai di mana penyelesaiannya, nanti jawaban saya tentu apa yang telah kami laksanakan,” jawabnya. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
