PortalMadura.com, Sumenep – Untuk merealisasikan Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014, yang salah satunya mengatur dana desa, perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat desa, seperti Kepala Desa dan BPBD. Sebab, dengan anggaran dana sebesar Rp1 milyar setiap desa itu tidak mudah untuk merealisasikan dengan bentuk program sebagaimana amanat undang-undang.
“Kesiapan SDM di desa sangat menjadi kebutuhan vital, karena dana tersebut akan dikelola langsung oleh kepala desa dan BPD,” ungkap Moh Ramli, Kabag Pemdes, Pemkab Sumenep, Senin (27/10/2014).
Menurutnya, untuk meningkatkan kwalitas SDM di desa, pihaknya telah sepakat akan mengadakan pembinaan khusus bagi kades dan anggota BPB dalam pengelolaan anggaran desa.
“Kami akan mengadakan pelatihan khusus bagi kades dan BPD dalam pengelolaan anggaran desa, mulai dari penyusunan regulasi dan peneyusunan pagu bantuan dana desa,” urainya.
Selain pelatihan khusus, pihaknya juga akan membentuk tim penyusunan regulasi dan tim peneyusunan pagu bantuan dana desa. Dua tim itu akan bersama-sama para kades untuk mengelola dana desa itu.
“Nanti kami juga akan bentuk tim. Pembentukan tim itu bertujuan agar dana yang akan turun kedesa itu bisa terdistribusi sesuai kebutuhan dan penentuan besar pagu disesuaikan dengan indikatornya,” terangnya.
Sesuai amanat Undang-undang, setiap desa akan mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp1 milyar, namun hingga saat ini jumlah dana desa yang akan masuk ke Sumenep baru Rp49 miliar.
Padahal, Sumenep memiliki 332 desa. Idealnya Sumenep mendapatkan dana sebesar Rp330 miliar sesuai jumlah desa di Sumenep. (arif/htn).
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
