oleh

Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah: Bubarkan BPWS

PortalMadura.Com, Sumenep – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, dengan tegas mendorong keberadaan BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu) dibubarkan.

“Bubarkan BPWS,” kata Said Abdullah, usai mengisi kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Sabtu (29/2/2020) pada wartawan.

Pernyataan tersebut seiring dengan kondisi empat kabupaten di Madura, yakni Sampang, Sumenep, Bangkalan dan Pamekasan yang masih masuk dalam kategori 10 daerah termiskin di Jawa Timur.

Putra Sumenep ini menginginkan seperti program pemerintah sebelumnya diberlakukan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan Gerbang Kertosusilo (Gresik-Bangkalan, Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan).

“Madura itu butuh kawasan ekonomi khusus. Kita ingin Madura punya kekhususan, misalnya Kerto Madura. Kalau ini, kita akan perjuangkan di badan anggaran,” tandasnya.

Menyikapi keinginan sekelompok warga untuk menghidupkan kereta api Madura, pihaknya sepakat bila untuk jangka panjang.

“Kalau kereta api dalam jangka panjang saya setuju. Tapi, kalau untuk pembangunan tol, siapa kita. Jangan membuat narasi baru seakan-akan menyenangkan masyarakat. Negara kita akan rugi,” tandasnya.

Sementara, Humas BPWS, Faisal Yasir Arifin, menanggapi santai keinginan MH Said Abdullah tersebut.

Pihaknya mengklaim fakta di lapangan berbicara lain. Banyak hal yang sudah dilakukan BPWS dalam upaya membangun Madura.

“Silakan saja beliau berkomentar kayak gitu. Yang jelas bukti sudah berbicara lain,” katanya, dilansir faktualnews.co.

Kata dia, sudah banyak yang dilakukan BPWS selama ini. Di antaranya pengadaan PJU, jalan, hingga pembangunan Sekitar 11 Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mengatasi kekeringan di 4 kabupaten di Madura. Kata dia, 1 SPAM itu bisa digunakan untuk 25 ribu kepala keluarga.

“Kami sudah bekerja dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. BPWS melatih ratusan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan produk untuk menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan di Madura,” terangnya.

Untuk melatih IKM, kata dia, BPWS bekerjasama dengan INOPAK Institute untuk menggandeng pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

“Kalau dianggap tidak memberi manfaat, ya silakan Pak Said bicara seperti itu, monggo, kita akan menghormati. Yang jelas fakta sudah berbicara lain,” tambahnya.

Bahkan ia menyebut, baru-baru ini, Komisi V DPR RI sudah bersurat pada Presiden RI, Joko Widodo untuk memberi penguatan pada BPWS, salah satunya mendefinitifkan Pimpinan BPWS.

“Yang terbaru Komisi V sekarang malah menyurati presiden untuk memberi penguatan pada BPWS, istilahnya mendorong untuk pimpinannya definitif,” tandasnya.(*)

Penulis : Hartono
Editor : Hartono
Tirto.ID
Loading...

Komentar