PortalMadura.Com, Sumenep – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah ngotot pada pemerintahan Jokowi soal kartu perlindungan warga kurang mampu.
Menurut anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI ini, untuk menjaga kevalidan data warga kurang mampu tidak butuh banyak kartu.
“Cukup satu kartu saja untuk perlindungan warga kurang mampu,” tegas MH Said Abdullah, pada momentum Temu Sapa dengan warga Madura, di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, Jumat (1/12/2023).
Pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menyampaikan, bahwa dengan banyaknya kartu perlindungan bagi warga kurang mampu, baik itu kartu PKH, KIS, KIP, Kartu Tani dan BPJS justru ujung-ujungnya kembali ke proyek.
“Setiap tahun saya sudah menyampaikan bahkan saya ngotot pada pemerintah baik pada Menko, Kementerian, kenapa tidak menggunakan satu kartu saja. Dengan satu kartu, semuanya akan terjamin, baik itu pendidikan, kesehatan dan lainnya,” katanya.
Dengan satu kartu, kata dia, cukup dengan sidik jari sebagai alat identifikasi seseorang agar datanya valid. “Jika ingin lebih canggih lagi gunakan retina mata. Sudah maju seperti ini, masak kita gak bisa,” ucap Said.
Pria kelahiran Sumenep ini mencontohkan India yang kondisi ekonomi negaranya miskin dibanding Indonesia. “Tapi, jika ada orang mau pakai jasa ojek, cukup dengan sidik jari. Jadi, gak usa repot-repot, tinggal kartunya dikeluarin, lalu sidik jari, selesai,” terangnya.
Pihaknya menyayangkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang belum bisa melakukan hal sederhana tersebut. Padahal, kebutuhan anggaran untuk pembuatan satu kartu itu paling murah berkisar Rp3 triliun.
“Kenapa gak dibangun sistem itu untuk kesejahteraan masyarakat yang paling bawah. Istilahnya masyarakat miskin, termiskin, kemiskin ekstrem,” katanya.
Menurut dia, setiap kali proses pemilihan bupati, gubernur dan pemilihan presiden selalu dijadikan modal dan digerakkan. “Membela wilayah la, membela petani lah. Yang dibela jadi semua, petaninya tetap talpos kabbi (petani tetap terburuk semua, red),” ujarnya.
“Jadi, cukup satu kartu untuk semua,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya juga menginginkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lebih dekat lagi yakni satu desa satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kerja kesehatan.
“Ketika ada yang sakit maka pertolongan pertama sudah ada petugas kesehatan. Jangan sampai, misalnya, warga Desa Tambuko sakit, gak ada ambulans malah pakai mobil pribadi Pak Kades di bawah ke RS Sumenep. Nyampek sana masih antri. Akhirnya meninggal di tengah jalan,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Said, dibutuhkan political will (kemauan politik) untuk melakukan sesuatu.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
