PortalMadura.Com, Pamekasan – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti mengakui pernah melaporkan langsung kepada Wakil Presiden (Wapres), KH. Ma’ruf Amin tentang pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi.
La Nyalla mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan moratorium pemekaran wilayah. Sebab pemekaran wilayah itu harus melihat kemampuan daerah tersebut agar keuangannya tidak bergantung kepada pemerintah pusat.
“Akhir tahun lalu saya melaporkan secara langsung kepada Wakil Presiden KH. Ma’ruf selaku ketua dewan pertimbangan otonomi daerah. Saat itu saya sampaikan langsung keinginan masyarakat Madura tentang niatan untuk membentuk provinsi baru, yakni provinsi Madura,” katanya saat berada di Pamekasan, Kamis (25/2/2021).
Ketua Kadin Jawa Timur ini menambahkan, daerah yang ingin membentuk provinsi atau kabupaten/kota harus kuat di sektor ekonominya agar segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Kekuatan ekonomi daerah tersebut berkaitan juga dengan Sumber Daya Alam (SDA).
“Indikator pemekaran wilayah, baik itu pembentukan provinsi baru maupun pembentukan kota/kabupaten baru saat ini diukur oleh kemampuan fiskal daerah. Apa itu? Yaitu alat ukur kemampuan pemerintah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bergantung bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. Inilah yang harus menjadi konsen,” tandasnya.
Senator asal Jawa Timur ini melanjutkan, pihaknya menginginkan daerah yang ingin memekarkan diri harus menguatkan ekonomi terlebih dahulu. Sebab, hal itu menjadi yang utama sebelum membentuk daerah sendiri.
“Ukuran pemerintah masih sama, yakni kemandirian fiskal daerah. Sehingga pemerintah masih melakukan moratorium daerah otonomi baru. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini untuk memberikan motivasi dan roop map kepada saudara sekalian agar fokus kepada upaya-upaya yang memastikan kemandirian fiskal bisa terwujud,” tegasnya.
