oleh

Komisi B DPRD Jatim Minta Pemerintah Hentikan Rencana Impor Beras

PortalMadura.Com, Pamekasan – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, meminta pemerintah pusat mengurungkan niatnya dalam rencana impor beras hingga 1 juta ton.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa menyampaikan, kebijakan impor beras itu akan menyakitkan petani yang telah bersusah payah menanam padi untuk menyambung hidup. Namun, justru ada kebijakan yang menyakitkan saat mereka mulai panen raya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkiraan panen raya akan meningkat sebesar 26,84% dengan menghasilkan gabah sebanyak 14,54 juta ton di tahun panen 2021 sesuai dengan perhitungan luas areal sawah.

“Adanya rencana impor beras tersebut menunjukkan tidak keberpihakan pemerintah terhadap petani kita. Sementara hasil panen padi petani saat ini melimpah,” tegasnya, Selasa (16/3/2021).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan, pihaknya belakangan ini mendapatkan keluhan dari petani tentang harga gabah yang anjlok dengan hanya Rp 3.900 perkilogram, padahal sebelumnya mencapai Rp 4.400 perkilogram.

“Kalau pemerintah tetap melakukan impor beras, yang jelas harga gabah petani semakin anjlok. Ini yang kami sangat khawatirkan. Bahkan, di Kabupaten Lamongan, harga gabah di tingkat petani saat ini turun sebesar 16,6% menjadi Rp3.500 per kilogram dari harga sebelumnya Rp4.200,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Sampang ini meminta agar pemerintah pusat menghentikan rencana impor beras tersebut. Sebab kebijakan itu sama sekali tidak berpihak kepada petani Indonesia, terutama di Jawa Timur yang nota bene lahan pertaniannya cukup luas.

“Pemerintah bukan memberikan solusi atas kegelisahan petani yang belakangan ini juga mengalami kesulitan pupuk. Justru berencana untuk mengimpor beras, ini keluar dari akal sehat kita,” tegasnya.

Menurutnya, alasan pemerintah menjaga stok pangan dengan kebijakan mengimpor beras tersebut bukan solusi yang menyejahterakan petani, tetapi justru sebaliknya. Padahal, tugas utama pemerintah adalah mennyejahterakan rakyatnya.

Gus Aliyadi melanjutkan, pemerintah saat ini seharusnya bisa menjaga harga gabah petani agar tetap tinggi di tengah ekonomi yang sangat sulit akibat pandemi covid-19.

“Petani selalu mendapat beban yang begitu berat, padahal seharusnya pemerintah melindungi. Masyarakat petani kita sudah dengan segala upayanya menanam padi, sudah tanam padi, padinya murah. Ini logikanya dimana?,” tanya dia.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah yakni membeli gabah petani dengan harga tinggi saat harga gabah merosot di pasaran. Selain itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang bisa dijangkau oleh petani.

“Kami hanya bisa bersuara dan yakinlah bahwa yang saya sampaikan bagian dari jeritan suara rakyat,” tutup mantan aktivis Ansor tersebut.

Penulis : Marzukiy
Editor : Desy Wulandari

Komentar