oleh

Komisi D Akan Temui Menteri Agama, Usulkan Sertifikasi Guru Madin

PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana akan menemui Menteri Agama, Surya Darma Ali, untuk mengusulkan sertifikasi bagi guru Madrasah Diniyah (Madin).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, KH. Juhaini, mengatakan, usulan guru madin agar sama mendapatkan tunjangan sertifikasi merupakan bentuk keseriusan DPRD Pamekasan dalam memperjuangkan nasib guru. Karena guru Madin, sama-sama berperan memajukan pendidikan. khususnya pendidikan agama.

“Guru madin, berperan mendidik anak di bidang agama dan akhlaq mulia sehingga kesejahteraannya perlu diperjuangkan,” katanya, Sabtu (29/3/2014).

Menurut Politisi PKB ini, Kementrian agama selama ini lebih cederung memperhatikan guru yang mengajar di Madrasah Formal. sementara, guru yang mengajar di Madin, belum ada perhatian khusus.

“Hanya bantuan Bosda yang pencairanya setahun sekali, itupun dari pemerintah Propinsi Jawa Timur, sementara dari Pemerintah pusat sama sekali belum ada,” ungkapnya.

iklan hari santri

Dalam pertemuanya dengan Menteri Agama nanti, pihak Komisi D akan mengusulkan beberapa hal yang berkenaan dengan guru Madin. Diantaranya, guru Madin harus mendapatkan tunjangan Sertifikasinya, Madin juga harus mendapatkan Bantuan Operasional, layaknya MI dan SD, Pemerintah Pusat harus mencontoh Pemprof Jatim, yakni menyekolahkan hingga S1 secara gratis bagi guru Madin, termasuk pula ada anggaran khusus untuk dana rehab Madin.

“Silahkan dilihat, beberapa sekolah Madin di Pamekasan, kondisi bangunanya sudah mulaiĀ  memprihatinkan, bagaimana kalau nanti ambruk, kasian anak didiknya, bandingkan dengan bangunan MI dan SD yang sudah megah” ungkapnya.

Juhaini menjelaskan, selama ini pembangunan Madin mengandalkan swadaya masyarakat, seperti ketika musim padi, pengurus Madrasah harus berkeliling ke sawah-sawah, mengumpulkan padi, selanjutnya padi tersebut dijual, hasil penjualanya untuk pembangunan Madrasah.

“Ini sangat mengharukan, dan sekali-kali pemerintah pusat harus membantunya,” ungkapnya. (reiza/htn)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.