PortalMadura.Com, Pamekasan – Puluhan warga ngeluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur lantaran diduga ada indikasi penyalahgunaan proyek pembangunan infrastruktur, Rabu (16/11/2016).
Massa yang terdiri dari anak muda dan kaum bapak itu mempersoalkan anggaran sebesar Rp 373,418 miliar di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meliputi Dinas PU Bina Marga, PU Cikatarung dan Dinas PU Pengairan yang diduga tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
“Anggaran miliaran rupiah tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat Pamekasan. Terutama mengenai pembangunan infrastruktur, bahkan terindikasi dikorupsi,” kata orator aksi, Hasib.
Dia menuding, ada keterlibatan anggota DPRD dalam pelaksanaan proyek dengan kualitas asal-asalan tersebut. Sehingga, wakil rakyat sebagai fungsi kontrol harus bertanggungjawab dengan persoalan itu.
“Kami meminta DPRD mengevaluasi seluruh pembangunan infrastruktur di Pamekasan mulai tahun 2015 sampai 2016 dan tindak tegas kontraktor nakal. Kemudian DPRD secara kelembagaan membuat surat resmi kepada BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh pembangunan,” pintanya.
Sebab, lanjut dia, banyak pembangunan infrastruktur yang salah dalam perencanaan dan berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, DPRD perlu membentuk tim adhoc non birokrasi untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi proyek.
Setibanya di kantor DPRD di Jalan Kabupaten, satu persatu peserta aksi melakukan orasi dan meminta pimpinan DPRD menemui mereka. Tetapi untuk mengkondusifkan suasana, perwakilan peserta aksi diminta masuk ke dalam ruangan untuk hearing bersama Komisi III DPRD dan perwakilan pimpinan. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
