oleh

Kucuran Dana ke Desa Makin Deras, Pengawasan Perlu Ditingkatkan

PortalMadura.Com, Sumenep – Kucuran dana dari pemerintah ke desa semakin tinggi. Akibatnya, program untuk pembangunan di tingkat desa itu semakin berpotensi terjadi penyimpangan.

Dana yang dikucurkan ke desa itu di antaranya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Desa (BKDesa). Bantuan dana tersebut nilainya sangat fantastis hingga miliaran rupiah. Untuk menghindari penyalahgunaan dana tersebut, perlu adanya pengawasan dari pihak terkait, termasuk legislatif.

Selamat Ibadah Puasa

“Pada dasarnya komitmen pemerintah untuk membangun dari desa itu harus diapresiasi. Namun, itu perlu pengawasan yang ketat dari pihak terkait,” Jelas Direktur Sumenep Independen, Syahrul Gunawan, Rabu (28/3/2018).

Banyaknya bantuan tersebut dinilai sangat potensial terjadi tumpang tindih pada saat direalisasikan. Sebab, masyarakat di desa tertentu masih minim pengetahuan terkait ragamnya program tersebut.

“Kalau tidak ada pengawasan dari eksekutif dan legislatif serta pihak tertentu, dipastikan banyak terjadi penyimpangan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Moh Ramsi mengatakan, untuk pengawasan terhadap program pemerintah pasti dilakukan. Karena itu merupakan salah satu tugas wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif.

“Kami tetap menggunakan hak pengawasan kami sebagai anggota dewan. Semua program di desa harus terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Ramsi.

Terpisah, Pj Sekda Kabupaten Sumenep, R Idris, mengaku akan melakukan pengawasan dan terobosan baru guna pemantauan program pemerintah yang diberikan kepada desa.

“Kami tidak ingin ada program pemerintah dalam pekerjaannya tumpang tindih. Makanya butuh pengawasan yang ketat,” tegas Pj Sekda Sumenep. (Arifin/Putri)


Komentar