PortalMadura.Com, Sumenep – Renovasi gedung ICU RSUD dr Moh Anwar Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur bakal menguras APBD 2016 sebesar Rp16 miliar.
Sayangnya, dana yang berasal dari rakyat itu, mulai tercium adanya “Aroma kongkalikong” antara Pemerintah Daerah dan pihak rekanan serta pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses tender.
Aroma tidak sedap itu tercium Aktifis Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Ahmad Zainullah. Bahkan, semakin memperkuat dugaan publik, bahwa proyek itu akan menjadi bancaan para pejabat.
“Itu didasari proses lelang yang sudah dilakukan dua kali melalui ULP Kabupaten Sumenep dengan dugaan ada indikasi konspirasi,” tegas Zainullah, Selasa (24/5/2016).
Terbukti, katanya, ada upaya oleh beberapa pihak untuk meloloskan salah satu kontraktor tidak profesional, yaitu PT Trisna Karya. PT ini adalah pemenang tender Pasar Anom yang pekerjaannya masih “bermasalah”.
Disusul dengan rekam jejak PT Trisna Karya yang tidak bagus. Yakni baru selesai menjalani masa karantina di LKPP Pusat selama dua tahun akibat kasus proyek dua paket di Jawa Tengah.
“Hasil pekerjaannya tidak beres. Dan juga masih memiliki tanggungan kepada pihak Asuransi (ASKRINDO, red.),” terangnya.
Pria yang saat ini menjabat Direktur Rumah Aspirasi (RuAs) Pemuda Sumenep ini juga mempertanyakan pihak PT Trisna Karya yang pernah terlihat masuk ke ruang kerja Sekdakab Sumenep setelah proses verifikasi.
“Ada apa ke ruang kerja Sekda. Padahal di dalam juga ada bapak Direktur Rumah Sakit Sumenep dr Fitril Akbar,” ujarnya dengan nada penuh tanda tanya.
Ia yang aktif mengawal dugaan tindak pidana korupsi ini berharap, agar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersikap netral dalam melakukan lelang proyek.
“Karena, Pokja dengan kontraktor rentan melakukan kongkalikong. Ini yang perlu diwaspadai semua pihak terutama pegiat anti korupsi di Sumenep,” tandasnya.
Zainullah meminta agar Pokja 7 tidak main-main dalam persoalan ini. “Rumah Sakit itu untuk kepentingan masyarakat umum. Jangan main-main dalam proyek ini,” ucapnya.
Menurutnya, dana APBD 2016 sebesar Rp16 miliar yang dikucurkan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep itu bukan untuk proyek uji coba atau lahan bancaan pejabat, tapi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat umum. (Hartono)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
