oleh

Legislatif : Pemerintah Harus Cermat Dalam Penganggaran APBD

PortalMadura.Com, Sumenep – Pihak DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menyarankan agar Pemerintah Daerah lebih berhati-hati dan cermat dalam menganggarkan program di APBD. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Dewan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2013.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Komisi-komisi DPRD Sumenep melaporkan hasil pembahasannya di Sidang Paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumenep, Moh Hanif dan dihadiri wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik, juga wakil ketua DPRD Sumenep, Faisal Muhlis serta sejumlah SKPD.

Komisi, A, B, C dan D, DPRD Sumenep sepakat agar setiap penganggaran perlu kecermatan para pihak, khususnya SKPD yang ada dilingkungan Pememerintah Daerah, sehingga program yang dicanangkan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan tepat sasaran. Pola lama yang dinilai ‘asal ada program’ hendaknya tidak dicontoh.

Ketua Komisi A, DPRD Sumenep, Abrori mannan dalam laporannya mengapresiasi terhadap SKPD mitra kerjanya yang telah mampu melakukan efisiensi terhadap anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2013. Sehingga penggunaan anggaran di masing-masing SKPD dapat dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

“Namun, yang perlu dicermati yakni pada perencanaan atau estimasi anggaran belanja daerah, sehingga dalam setiap realisasinya, anggaran yang telah disediakan benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak ada kesan opini publik, bahwa SKPD belum mampu merealisasikan seluruh anggaran untuk belanja,” tegas Abrori Mannan, Rabu (25/6/2014).

Pihaknya berjanji, akan terus mengevaluasi anggaran pada masing-masing SKPD yang penganggarannya tidak tepat sasaran. Karena pada tahun 2013, banyak anggaran yang tidak terealisasi dan banyak anggaran yang tidak berjalan efektif, seperti anggaran Tim OPK Raskin dan Kelangkaan BBM, sehingga perlu ditinjau kembali. Sebab, anggaran yang besar tidak cukup untuk mengawasi dugaan penyelewengan raskin dan kelangkaan BBM, baik daratan lebih-lebih kepulauan.

iklan hari santri

“Kami meminta kepada Pemkab agar segera mengambil langkah-langkah cerdas, sehingga penyelewengan raskin dan kelangkaan BBM tidak terjadi kembali terutama di daerah kepulauan Masalembu dan pulau lainnya,” tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi B, Bambang Prayogi menilai, secara umum realisasi pendapatan telah melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013, utamanya SKPD yang menjadi mitranya. Sedangkan pada sisi belanja terdapat beberapa program kegiatan yang masih belum terealisasi 100 %, karena terjadi efisiensi anggaran dan terdapat beberapa pogram/kegiatan yang belum dilaksanakan karena adaya keterbatasan waktu.

“Secara umum realisasi pendapatan sudah bagus. Namun, masih ada kegiatan yang belum terealisasi 100 persen dengan alasan efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu,” urai Bambang.

Berbeda dengan Ketua Komisi C, AF Hari Ponto menyampaikan, bahwa mitra kerja Komisi C yang meliputi Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan, dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan ditargetkan sebesar Rp 3 miliar 608 juta 785 ribu. Terealisasi sebesar Rp 3 miliar 545 Juta 387 Ribu 350. Sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 63 Juta 397 Ribu 650, terpenuhi 98,24 persen.

“Sedangkan realisasi belanja daerah pada mitra kerja kami, ditetapkan sebesar Rp 265 miliar 767 Juta 626 Ribu 827 dan telah terealisasi sebesar Rp 216 miliar 77 Juta 374 Ribu 540 Rupiah 70 Sen, sehingga bersisa sebesar Rp 49 miliar 690 Juta 252 Ribu 286 Rupiah 30 Sen, atau telah terserap 81,30 persen,” urai Ponto.

Sedangkan Ketua Komisi D, H Subaidi mengungkapkan, anggaran pendapatan yang terdapat pada mitra kerjanya sebesar Rp 46 miliar 310 juta 988 ribu  979, terealisasi sebesar Rp 42 miliar 206 juta 561 ribu 972, berkurang sebesar Rp 2 miliar 52 juta 213 ribu 503.

“Jadi, belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan, sebesar Rp 746 miliar 650 juta 927 ribu  69, terealisasi sebesar Rp 675 miliar 783 juta 252 ribu 709, berkurang sebesar Rp 70 miliar 867 juta 674 ribu 360,” paparnya.(hms/arif/htn)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.