PortalMadura.Com, Bangkalan– Legislator Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mendesak pemerintah dan lembaga pendidikan agar gaji guru non ASN (honorer) dinaikkan.
“Wajib gaji guru non ASN itu dinaikkan,” tegas Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan, Kamis (18/2/2021).
Salah satu upaya yang bisa dilakukan pihak lembaga pendidikan, kata dia, memperluas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disesuaikan dengan ketentuan Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bos.
“Belanja BOS dapat dinaikan sampai 50 persen. Salah satu penggunaannya untuk gaji guru non ASN [honorer],” terangnya.
Meski kenaikan gaji tersebut tidak ada patokannya berapa persen. Namun, sekolah wajib menaikkan tahun 2021 ini.
“Jika pada triwulan pertama masih ditemukan gaji guru honorer yang tidak naik, kami akan lakukan sosialisasi khusus kepada sekolah,” ujarnya.
Lembaga yang tidak mau menaikkan gaji guru honorer, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melakukan pemanggilan. “Akan kami panggil kepala sekolahnya,” tegasnya.
Selama ini, kata dia, gaji guru non ASN terbilang sangat rendah. Hanya berkisar antara Rp.200 ribu – Rp250 ribu setiap bulan.
Padahal, guru honorer memberi sumbangsih sangat besar pada negara dan kader bangsa. “Kami harap kepada kepala sekolah, naikkan gaji guru honorer,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan(Disdik) Bangkalan, Zainul Qomar menyampaikan, sistem dan sumber pemberian gaji bagi guru, sesuai dengan status guru. Ada guru honorer daerah, sukwan dan guru.
“Kalau guru dari pemerintah pusat, sukwan dari sekolah dan honorer itu dari Pemda,” jelasnya.
Jumlah guru honorer di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi. Saat ini, tercatat sekitar 2.700 orang.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
