PortalMadura.Com, Sumenep – Rakyat Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan, nanti pada 23 September 2020.
Output-nya tentu sosok bupati dan wakil bupati yang mumpuni memimpin Sumenep dengan karakteristik dan kekhasan lokal Sumenep.
Sebagian legislator lintas generasi yang merupakan representasi rakyat Sumenep memiliki pandangan berbeda siapa sosok yang layak menjadi pemimpin Sumenep.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (DPRD Sumenep), Darul Hasyim Fath mengemukakan, pilkada adalah resolusi yang sebaiknya menjadi titik balik tempat para kaum jelata yang papa berharap tentang perubahan nasib dirinya.
“Kalau tidak, maka Pilkada Sumenep tak ubahnya resesi biasa dari rutinitas proses politik,” katanya, Jumat (3/1/2020).
Ruang publik yang selama ini diisi dengan kebisingan pertarungan kekuasaan semata, ia mengajak agar digeser menjadi debat publik tentang advokasi rakyat jelata yang terabaikan.
“Kalau tidak, maka para identitas civil society, para pegiat demokrasi ekstra parlementer hanya menjadi volunteer (relawan, red) politik,” tandasnya.
Jika mereka tidak hati-hati pada saat rezim baru berganti, mereka diprediksi akan menjadi petualang-petualang politik.
“Atau bisa menjadi belantik politik yang bicara atas nama rakyat tapi sejatinya mereka tercabut dari akar budaya kerakyatan. Itu kenak even demokrasi yang tidak termaafkan,” ungkapnya.
Menurutnya, posisi rakyat saat ini adalah mencari kontestan yang memadai. Di posisi ini siapa saja boleh saja bicara.
Hari ini, pria kelahiran Masalembu ini belum melihat debat isu yang dipertentangkan. “Siapa di antara kontestan di luar petahana yang pernah punya record membela isu publik yang utama, siapa di antara kontestan yang pernah bicara soal petani garam,” ujar Darul dengan nada bertanya.
Bahkan, ia menilai tak satupun kontestan (di luar petahana) yang pernah bicara soal lingkungan, siapa di antara mereka yang bicara soal kepulauan.
“Ketika orang pulau terlantar, siapa yang mengurus mereka, apa pedulinya mereka?. Kita tidak pernah melihat itu,” ucapnya.
Pihaknya mengajak untuk mengisi resolusi politik 2020 dengan narasi yang menjelaskan bahwa isu utama adalah membela para jelata yang papa (miskin), yang marginal, terasing dan terpinggirkan, bukan pada persoalan merebut kekuasaan.
“Bahwa pada akhirnya pilkada adalah bagian dari perebutan kekuasaan, memang, iya! tapi kekuasaan harus direbut karena dalam kekuasaan itu ada berkah yang harus kita amankan agar berkah para jelata itu sampai ke tangan mereka dengan utuh. Sampai pada mereka terang dan menjadi harapan baru bagi semua pihak,” katanya.
“Jangan sampai pilkada ini menjadi kabar baik bagi kalangan, bagi kelompok tertentu, karena pilkada adalah tempat paling halal berharapnya kaum duafa mengubah nasibnya,” tandasnya.
Butuh Terobosan
Salah satu legislator senior, Moh. Hanafi menilai, output pilkada selama ini tidak membawa pada perubahan yang signifikan dari periode ke periode.
“Yang kita harapkan dengan momentum pilkada, ada terobosan baru sehingga meminimalisir keluh kesah masyarakat,” katanya.
Perubahan itu tentu persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat Sumenep, seperti pembangunan, kesejahteraan, transportasi dan lain sebagainya.
“Kenyataannya, selama saya ada di dewan, keluhan-keluhan itu masih tinggi, seperti yang berkenaan dengan pelayanan dan transportasi,” ucapnya.
Politisi Demokrat ini menyebutkan, pola birokrasi pasca reformasi yang seharusnya melayani bukan lagi minta dilayani, tapi sampai saat ini belum ada perubahan.
“Sedikit saja ada perubahan seakan-akan dianggap berhasil, padahal kenyataannya tidak seperti itu,” katanya.
“Orang-orang yang menghendaki menjadi pemimpin itu bukan hanya kehendak tapi setelah terpilih mampu menjawab kebutuhan dan tantangan dari masyarakat. Ya, pelayanan, masalah kemiskinan, transportasi dan lainnya,” tandasnya.
Butuh Kehadiran Milenial
Salah satu politisi muda Sumenep, Irwan Hayat menyampaikan, politik di Sumenep selalu dipegang oleh kiai dan santri. Saat ini, sudah waktunya kaum milenial atau tokoh pemuda yang mempunyai kapasitas untuk ambil bagian. “Dan di Sumenep ini banyak,” katanya.
Kebutuhan di Sumenep tidak semata-mata hanya dari aspek religi dan budaya, tetapi dari semua aspek harus terakomodir. “Misalnya, pemberdayaan sektor wisata, saat ini masih pada lebel simbol bukan pada teknis, strategi, promosi (pemasaran). Ini dibutuhkan orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidangnya,” ujarnya.
Bahkan, ia mengemukakan, sektor pariwisata tidak mungkin bisa maju kalau masih dibenturkan dengan persoalan agama dan budaya. “Karena ini dua ruang yang berbeda,” jelasnya.
Sosok yang mampu membuat terobosan baru itu adalah tokoh pemuda yang memiliki mentalitas untuk bisa membuat arah kebijakan yang dianggap unik dan itu harus berani.
“Kalau kita mengambil sosok kiai — tapi maaf bukan berarti menafikan kelompok kiai — tetapi sampai hari ini belum ada terobosan yang berani dibanding daerah lain,” tandasnya.
Ia mencontohkan dengan pemilihan ikon kabupaten yakni batik untuk Pamekasan dan Sumenep ikon keris. Sumenep dinilainya kurang tepat. “Kalau kota keris, apa? langkah konkritnya itu gimana,” ujarnya.
Bahkan, pihaknya tidak yakin pariwisata di Sumenep akan maju, jika political will tidak dibuka, bagaimana dengan investasi, perhotelan dan sektor kuliner serta lainnya.
“Kehadiran milenial itu sangat dibutuhkan,” tandasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
