oleh

Lentera Evaluasi Kebijakan Lelang Jabatan

PortalMadura.Com, Pamekasan – Kebijakan baru dari kementerian pendayagunaan dan reformasi birokrasi (Kemenpan-RB) terkait rekrutmen terbuka atau lelang jabatan disoal oleh Lembaga Intelektual Muda Madura (Lentera) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2015).

Ketua Lentera Pamekasan, Moh Faridi mengatakan, realisasi lelang jabatan di Kabupaten Pamekasan harus dievaluasi guna menghasilkan tatanan birokasi yang baik.

Pasalnya, pelaksanaan mutasi besar besaran yang dilakukan bupati beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra.

Menurutnya, sejumlah pihak harus duduk bersama membicarakan hal tersebut agar tidak terjadi persepsi miring di kalangan masyarakat. Sebab, selama ini kegiatan mutasi identik dengan kepentingan politik kepala daerah, bukan kepentingan birokrasi.

“Kami sebetulnya menyambut baik adanya peraturan soal lelang jabatan ini, demi menciptakan pemerintahan yang profesional. Akan tetapi, fakta di lapangan yang perlu dikaji hari ini,” kata Faridi dalam diskusi di Balai Rejo Jalan Niaga.

Faridi menambahkan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan tersebut. Supaya gaya lama yang kerap dilakukan oleh kepala daerah dalam memutasi pegawainya bukan berdasarkan suka atau tidak suka, melainkan sesuai dengan aturan yang ada.

“Artinya bukan persoalan like or dislike saja, melainkan benar benar melaksanakan mutasi itu demi kepentingan birokrasi. Bukan karena faktor lain,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan, pihaknya akan melakukan peraturan kebijakan lelang jabatan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kata dia, kebijakan dalam birokrasi tidak bisa lepas dengan kepentingan politik.

“Ini merupakan kebijakan baru soal adanya peraturan lelang jabatan, dan rekrutmen terbuka ini berlaku untuk jabatan eselon II. Jadi kita tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan peraturan itu,” kilahnya. (Marzukiy/htn)


Komentar