PortalMadura.Com, Bangkalan – Massa aksi yang menolak Omnibus Law di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur meminta disambungkan dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Selasa (13/10/2020).
Mereka yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa “Trunojoyo Bergerak” masuk ke ruang rapat DPRD Kabupaten Bangkalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan disambut anggota DPRD Bangkalan.
“Tuntutan kami, terkait isu nasional serta isu lokal,” kata korlap aksi, Rossy.
Ia pun meminta kepada pimpinan DPRD Bangkalan agar disambungkan dengan pemerintah pusat, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden RI, Jokowi melalui daring.
“Kami ingin bertemu dengan Puan Maharani untuk menyampaikan aspirasi rakyat Bangkalan,” tandasnya.
Tuntutan mahasiswa yang terdiri dari, di antaranya, HMI, GMNI, IMM dan orda lainnya yakni menolak omnibus law, mengecam tindakan represif terhadap demonstran, menolak impor garam.
Selain itu, menjamin kesejahterakan petani garam, menolak komersialisasi pendidikan daring, memberikan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, sahkan RUU PKS, dan mendesak pembentukan BNNK Bangkalan.
Semantara, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Muhammad Fahad menjelaskan, semua fraksi dan anggota DPRD Bangkalan menyambut massa aksi mahasiswa.
Saat massa aksi meminta dipertemukan dengan Puan Maharani, pihaknya mengaku tidak kenal. “Saya pribadi tidak kenal,” ujarnya.
Namun, pihak DPRD Bangkalan berhasil menjembatani dengan Anggota Komisi V DPR RI H Syafiuddin Asmoro melalui vidcon (konferensi teknologi video online multi-genre).
Sebelumnya, massa aksi melakukan blokade akses Suramadu dengan menabur garam sebanyak 7 ton. Berikut detik-detik mahasiswa memblokade akses Suramadu :
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
