PortalMadura.Com, Sumenep – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi di depan kantor bupati setempat, Senin (15/7/2019).
Mereka menuding terjadi transaksi jual beli dalam proses pengisian jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 9 instansi yang sedang kosong. Sembilan OPD yang belum ada pimpinan definitif itu di antaranya Dinas Perhubungan, Disperindag, Dispendukcapil, Dinkes, Dispertahortbun, Dinas Satpol PP, DPMPTDP, dan BPKAD.
“Sebelum ditetapkan, nama-nama yang akan mengisi kursi pimpinan OPD sudah beredar di media sosial. Ini kan ada indikasi kongkalikong pansel dengan peserta,” kata korlap aksi FKMS, Sutrisno.
Pihaknya mengaku akan terus mengawal pelaksanaan lelang jabatan pimpinan OPD ini. Sebab, pengisian pimpinan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan Sumenep ke depan.
Jika pimpinan OPD secara kualitas kurang mampu, dipastikan tidak akan membawa Sumenep ini ke arah yang lebih baik.
“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan lelang terbuka pimpinan OPD ini. Jangan sampai ada main mata antara peserta dengan pansel, sehingga berdampak negatif pada keberlangsungan Sumenep ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Pemkab Sumenep, Edy Rasiyadi, saat menemui sejumlah mahasiswa, memastikan tidak akan ada permainan dalam seleksi terbuka ini. Semua proses seleksi telah prosedural.
“Kami pastikan semuanya sudah prosedural dan jika ada masukan terkait dengan proses seleksi silakan disampaikan ke kami,” ucap Sekda.
Baca Juga : PT Pertamina Ekspor Avtur Pekan ke-3 Juli 2019
Sekda menambahkan, sesuai aturan, Panitia Seleksi (Pansel) akan merangking tiga nama dari masing-masing pendaftar di OPD. Kemudian, pansel akan menyampaikan nama tersebut ke Bupati untuk dipilih satu nama dan akan dilantik menjadi kepala OPD.
“Nanti pak Bupati yang menentukan dan tentunya Bupati juga pasti memiliki referensi dalam penentuan itu,” imbuhnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
