Oleh : Hartono*
Masyaallah, memang tidak ada yang salah bila pondok pesantren harus mengeluarkan anggaran untuk tambal sulam jalan umum. Beruntung saja, pondok pesantren masih punya anggaran untuk itu.
Namun, yang pasti, itu bukan anggaran yang telah diprogramkan untuk tambal sulam jalan. Pondok pesantren itu bukan lembaga taktis seperti di lingkungan pemerintah. Misalnya dinas atau PU.
Beberapa hari terakhir ini, media sosial ramai dengan unggahan yang menggambarkan santri pondok pesantren Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep, Madura, khususnya daerah Lubangsa ‘turun jalan’.
Mereka ‘turun jalan’ bukan melakukan demonstrasi, tetapi melakukan tambal sulam jalan yang menjadi akses utama ke pondok pesantren. Alasannya, menjawab keluhan wali santri [lubangsa.org].
Tambal sulam jalan itu dilakukan dari titik 0 daerah Lubangsa hingga sebelah timur pesantren, tepatnya di sumber Penang dan sumber Mati. Rutenya, cukup jauh bila diukur dari titik 0 tersebut.
Akses menuju pesantren itu, dikeluhkan wali santri saat melakukan kunjungan ke pesantren. Kondisi awalnya berlubang dan sejumlah titik aspal mengelupas. Kini, minimal lubang itu tidak parah.
Wajar, jika hasilnya tidak semulus program pemerintah. Namanya saja, “Program Menjawab Keluhan Wali Santri”. hi hi hi.
Penulis hakulyakin, para santri itu berbekal “Bismillah Lillahi Ta’ala”. Kalimat ini dapat dipastikan dilafazkan dalam hati para santri, karena memang tidak perlu koar-koar bila untuk “Melayani”.
Dan para santri akan mengucapkan kembali, “Bismillah Lillahi Ta’ala” disambungkan dengan “Alhamdulillah” bila sudah selesai melakukan sesuatu. Dalam hati mereka hanya ingin menjawab keluhan wali santri.
Apa yang dilakukan mereka tanpa bayaran. Tapi mereka tentu legah dan ikhlas dalam hati, karena apa yang dilakukan sudah atas izin sang pengasuh.
Kepedulian warga atas rusaknya jalan umum yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Sumenep juga tergambar di sepanjang jalan penghubung Kecamatan Gapura dan Batuputih.
Penulis juga mendapatkan kiriman gambar warga yang sedang melakukan tambal sulam jalan umum. Warga itu mayoritas dari lingkungan pondok pesantren Nasy’atul Muta’allimin, Gapura Timur, Gapura.
Sejumlah lubang menganga ditutupi dengan cor versi ‘ulekan’ warga yang kualitasnya diukur dengan kemampuan hasil swadaya. Bukan diukur dengan kualitas spek aspal atau cor jalan pada umumnya.
Dua ‘aksi turun jalan’ tersebut menggambarkan, bahwa santri dan masyarakat Sumenep tidak perlu diminta untuk membantu mendukung pembangunan Sumenep. Mereka sudah pasti mendukung dan siap berjibaku bila untuk kepentingan umat.
Hari ini, justru pemerintah yang perlu hadir di tengah-tengah mereka. Saatnya, “Bismillah Melayani” ditunjukkan pada warga Sumenep. Bukankah pembenahan infrastruktur adalah tanggungjawab pemerintah yang anggarannya ‘dikeruk’ [maaf] dari pajak rakyat.
Bagi masyarakat kecil, tak akan masuk akal jika alasannya tidak cukup anggaran apalagi bilang tak ada anggaran.
Santri saja, atau warga bisa kok mengeluarkan anggaran untuk tambal sulam jalan dari dana yang seharusnya untuk membeli lauk-pauk di tengah ambruknya ekonomi mereka akibat pandemi.
Kepekaan penentu kebijakan dan niat serta program skala prioritas pemerintah yang akan mampu menjawab persoalan ini. Namun, disisi lain, kepekaan wakil rakyat kini juga sedang diuji.
Para legislator itu hanya datang pada saat butuh dukungan suara atau mereka bisa datang saat rakyat membutuhkan. Aksi tambal sulam dengan cara swadaya yang dilakukan santri dan warga, bukankah jauh lebih pedas ketimbang demo?.
Aksi nyata santri dan warga memang tidak butuh dinilai dan perjuangan mereka tidak cukup hanya digambarkan dalam sebuah tulisan. Tapi, mereka [santri dan warga] sering jadi ‘lapak jualan’ politik.(**)
*Penulis : Pemred portalmadura.com
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
