‘Merebak’ Tambak Udang Ilegal, Mahasiswa Sumenep Aksi Tunggal & Mogok Makan

Avatar of PortalMadura.com
'Merebak' Tambak Udang Ilegal, Mahasiswa Sumenep Aksi Tunggal & Mogok Makan
Syafid Ahmadi , aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) menggelar aksi tunggal di depan kantor Bupati Sumenep. (Foto. Taufikurrahman @portalmadura.com)

PortalMadura.Com, – Satu orang mahasiswa yang mengatasnamakan dari aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (), Madura, Jawa Timur, menggelar aksi di depan Kantor Bupati Sumenep, Jl. dr. Cipto, Rabu (17/6/2020).

Ia memprotes kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ‘merebaknya' tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah daerah.

“Saya mogok makan, percuma saya hidup jika harus melihat Sumenep hancur karena pengrusakan alam oleh Korporasi,” dalam tulisan banner yang dipajang.

Ia adalah Syafid Ahmadi dengan posisi duduk bersila seorang diri dan memakai masker warna hitam sambil menunjukkan foto-foto tambak udang yang dinilainya beroperasi tanpa dokumen resmi (ilegal).

Syafid Ahmadi menyebutkan, salah satu perusahaan tambak udang yang dibiarkan beroperasi yakni di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep.

“Itu harus ditindak tegas. Jangan dibiarkan dan kini telah merusak lingkungan,” katanya pada wartawan.

Temuan lainnya, tambak udang di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Sumenep. Pelanggarannya pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Bahkan, dari hasil investigasinya, tambak udang di Desa Lombang, Kecamatan Batang-batang dengan izin operasi 11 hektare, namun fakta di lapangan pengusaha menggarap hingga 30 hektare lahan tambak udang.

“Belum lagi reklamasi pantai untuk tambak udang di Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek. Dan tambak udang di areal wisata Pantai Lombang,” ujarnya.

Wilayah pantura juga disebut ada pelanggaran pembangunan tambak udang yakni di Desa Badur, Kecamatan .

“Itu melanggar batas sempadan pantai. Tambak udang di Desa Badur sudah dikunjungi Komisi III anggota DPRD Sumenep,” paparnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, ia nekat akan melanjutkan aksi mogok makan hingga aspirasinya didengar oleh pemerintah daerah.

“Saya tetap menunggu ketegasan pemerintah untuk memberikan sanksi pada pengusaha tambak udang yang melanggar aturan,” katanya.(*)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.