PortalMadura.Com, Pamekasan – Untuk meminimalisir angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur meminta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat agar menyediakan keterampilan bagi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan, maraknya TKI yang melewati jalur tidak resmi harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Banyaknya masyarakat yang merantau ke luar negeri sebagian besar disebabkan tuntutan ekonomi keluarga.
“Dan Tekong yang selama ini gemar memberangkatkan masyarakat ke luar negeri dengan cara yang tidak resmi itu harus diangkat menjadi koordinator dalam suatu wilayah tersebut ketika lapangan pekerjaan atau keterampilan dari pemkab itu sudah ada,” ungkapnya, Senin (25/5/2015).
Menurut Apik, membuka lapangan kerja merupakan solusi terbaik dalam meminimalisir angka TKI di bumi Gerbang Salam. Mengingat, gemarnya masyarakat merantau ke luar negeri lantaran tidak adanya mata pencaharian yang membuat mereka dapat bertahan hidup. Sehingga, butuh fasilitas yang memadai dari pemerintah.
“Artinya, Dinsosnakertrans itu harus berupaya menampung para TKI. Selain menyediakan lapangan kerja, disisi lain juga mengorek informasi soal antusiasme masyarakat menjadi TKI. Dengan informasi itu nanti dapat dicarikan solusinya, kemudian mengorek informasi siapa Tekongnya,” tandasnya.
Untuk tahun 2014, TKI legal di Kabupaten Pamekasan hanya berjumlah 43 orang. Artinya tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang berangkat merantau ke luar negeri. Sementara, di tahun 2015 ini belum ada seorang pun yang masuk data sebagai TKI legal.
Adapun TKI yang dipulangkan dari tempat kerjanya pada tahun 2014 sebanyak 1.600 orang, lantaran tidak mengantongi izin resmi. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
