oleh

Minta Tiga Kepastian, Madura United Tak Ingin Jadi Korban “Prank” Lagi

PortalMadura.Com, Pamekasan – Manajemen Madura United kembali menagih kepastian dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tentang pelaksanaan kompetisi Liga 1 2020.

Direktur PT. Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Ziaul Haq mengatakan, PSSI sampai sekarang belum menyampaikan kepastian pelaksanaan kompetisi meskipun pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah selesai yang selama ini menjadi alasan tidak keluarnya izin keramaian dari kepolisian.

Gempur Rokok Ilegal Pemkab Sumenep

BACA : Jelang Liga 3 Jatim 2021, Madura FC Masih Butuh Empat Laga Uji Coba

Madura United meminta kepastian tiga hal kepada PSSI sebelum melakukan persiapan kompetisi, meliputi kepastian tentang jadwal pelaksanaan, kepastian tentang adanya jaminan izin pelaksanaan pertandingan utamanya dari BNPB dan Polri, serta kepastian akan keberlanjutan kompetisi.

“Tiga hal tersebut penting ditetapkan setidaknya sebelum bulan Desember berakhir. Semuanya harus berbentuk tertulis dan komitmen jelas antara para pihak dan itu menjadi granted dari PT LIB,” katanya, Jum’at (18/12/2020).

Dikatakan, tiga poin tersebut penting dilakukan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) guna menghindari terjadinya kegagalan kesekian kalinya setelah klub telah mempersiapkan diri sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Sebab, klub yang akan dirugikan.

“LIB dan PSSI harus memahami bahwa klub saat ini tidak ingin menjadi korban prank dengan ketidak pastian dari LIB karena gagal mendapatkan kepastian ijin keamanan maupun perangkat izin lainnya,” tandasnya.

Pria yang akrab disapa Habib itu berharap, PSSI dapat memberikan kepastian nasib kompetisi sebelum desember berakhir, karena persiapan tim tidak hanya satu atau dua hari saja. Apalagi, janji awal jika kompetisi akan dilanjutkan pada bulan Februari 2021.

“Tentunya PSSI maupun LIB harus memahami bahwa tim untuk menjalani pertandingan butuh persiapan dalam waktu yang tidak hanya satu dua hari selesai. Belum efek lain dari persiapan, klub harus melakukan perjanjian dengan ikatan hukum yang berdampak pada finansial,” pungkasnya.(*)

Dapatkan Berita terbaru dari kami via Telegram

Komentar