oleh

Mobil Sigap Dianggap Salahi Prosedur, DPRD Pamekasan Ajukan Hak Interpelasi

PortalMadura.Com, Pamekasan – Hubungan DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat tidak harmonis setelah sejumlah fraksi mengajukan hak interpelasi mengenai pengadaan mobil sigap.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman menyampaikan, sejatinya ada dua persoalan yang diajukan untuk dilakukan hak interpelasi. Yaitu tentang pengadaan mobil sigap dan anggaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Namun, yang disetujui adalah tentang pengadaan mobil sehat yang notabene program prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Baddrut Tamam-Raja’e.

“Kami nanti akan memanggil Bupati untuk menanyakan hal-hal mengenai hak interpelasi. Intinya, ada ketidakpuasan, karena di DPRD itu tidak semuanya di banggar, dan tidak semuanya di bamus,” katanya, Senin (15/6/2020).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini beralasan, wakil rakyat yang tidak mengetahui proses penganggaran mobil sehat itu sama-sama ingin mengetahui. Sehingga sejumlah fraksi mengajukan hak interpelasi.

“Ini demi kebaikan bersama, karena ada temuan dari masyarakat juga dan dianggap menyalahi prosedur. Jadi, kita nanti minta keterangan dari Bupati,” tandasnya.

Ditanya tentang fraksi PKB yang memilih Walk Out (WO) dalam sidang hak interpelasi tersebut lantaran menganggap adanya tahapan yang tidak dilalui tersebut tidak benar. Alasan dari permintaan keterangan yang menjadi materi hak interpelasi sudah diberikan kepada masing-masing anggota.

Adapun pengajuan hak interpelasi didukung oleh fraksi Gerindra, fraksi Madani yang meliputi PBB dan Golkar, fraksi PAN-Nasdem, dan fraksi PKS. Sementara fraksi yang menolak adalah fraksi PKB dan fraksi Demokrat. Untuk fraksi PPP yang memiliki 12 kursi, tujuh di antaranya mendukung dan lima orang sisanya menolak.(*)

Penulis: Marzukiy
Editor : Raudatul Fitrah
Tirto.ID
Loading...

Komentar