PortalMadura.Com, Sumenep – Kelompok Perahu Penyeberangan (KPP) Talango-Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan mendatangi Disperkimhub Sumenep, hari ini, Senin (24/1/2022).
KPP yang beranggotakan 99 orang, merasa tidak dipedulikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. “Pemerintah ini tidak memikirkan rakyat kecil, seperti kami [KPP],” ujar salah satu anggota KPP Sugiyono, pada wartawan.
Anggota KPP sedang murka karena ada rencana penambahan armada penyeberangan dari tiga menjadi empat armada. Yang beroperasi saat ini dua armada.
Rencana penambahan armada itu sudah ditandai dengan aktivitas pembangunan dermaga baru. “Tempat berlabu dan berlindung perahu kami dimana, kalau dermaga ditambah,” katanya.
Lebih parahnya lagi, kata dia, jika armada [kapal tongkang] penyeberangan ditambah, otomatis perahu untuk penyeberangan akan punah. “Bukan hanya akan berdampak pada pendapatan berkurang, tapi perahu akan punah,” tandasnya.
KPP mendapatkan informasi bahwa penambahan armada yang sudah ditandai dengan adanya aktivitas pembuatan dermaga baru mendapat izin dari Dinas Perhubungan (Dishub) yang saat ini menjadi Disperkimhub.
Padahal, kata Sugiyono, pada kepemimpinan Bupati Busyro Karim sudah diputuskan tidak akan pernah ada penambahan armada. “Itu ada dokumennya, kok sekarang terbit izin ada penambahan armada. KPP tidak pernah dilibatkan,” katanya.
Tragisnya lagi, KPP yang berdiri sudah belasan tahun dan berbadan hukum tidak pernah mendapat sentuhan apapun dari pemerintah. “Satupun tak pernah ada bantuan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
“Jika alasan karena macet. Salah besar ada penambahan armada dan pembuatan dermaga baru. Macet itu terjadi karena jalannya hanya satu jalur. Keluar masuknya itu jalannya satu. Belum ditempati parkir dan aktivitas warga pasar. Buat saja jalur dua, sudah tidak akan macet,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
