PortalMadura.Com, Sampang – Pelaksanaan proyek normalisasi sungai Kemuning Sampang, Madura, Jawa Timur, menjadi sorotan publik dan Lembaga Percepatan Pembangunan Daerah (LP3D) setempat.
Ketua LP3D Sampang, Mansur mempersoalkan dampak sosial bantaran sungai Kali Kemuning. Lantaran, hingga kini normalisasi belum selesai bahkan tanpa sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat terdampak.
“Rumah mereka yang berada di bantaran sungai Kali Kemuning, ada yang bersertifikat, ada juga tanpa sertifikat. Seyogyanya, pemerintah memberikan sosialisasi aturan larangan terhadap bangunan di bantaran sungai Kali kemuning,” kritik Mansur, Senin (11/12/2017).
Menurut Mansur, saat ini masyarakat Sampang, khususnya permukiman mereka yang berlokasi di bantaran sungai kali kemuning, mayoritas belum memahami aturan yang berlaku terhadap tanah dekat bantaran sungai.
“Selain itu, adanya sekolah sungai yang sudah digelar oleh pemerintah, belum memberikan edukasi nyata bagi masyarakat di bantaran sungai. Upaya menyelesaikan hal itu, kami lakukan audiensi dengan Bappelitbangda pada 7 Desember 2017 di aula setempat. Agar dilakukakan sosialisasi kepada masyarakat terdampak,” lanjutnya.
Menyikapi sorotan dari LP3D, Kepala Bappelitbangda Sampang, Tony Moerdiwanto mengungkap rasa terima kasih atas segala aspirasi dan usulan dari masyarakat terhadap dampak sosial akibat proyek normalisasi sungai Kali Kemuning.
“Saya menyadari, serta terima kasih atas aspirasi dan usulannya, bahwa masyarakat terdampak butuh dengan aturan baru di bantaran sungai. Khsusunya, di wilayah perkotaan terkait aturan dilarangnya membangun permukiman di bantaran sungai Kali Kemuning,” pungkasnya.
Ia mengaku, sudah memiliki data penduduk masyarakat terdampak normalisasi sungai Kali Kemuning. Dalam waktu dekat, segera dievaluasi untuk menindaklanjuti rencana sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan permukiman terutama di bantaran sungai. (Rafi/Har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
