Orang Mau Melahirkan Masih Dipersulit Urus BPJS di Pamekasan

Audiensi masyarakat dengan DPRD
Audiensi masyarakat dengan DPRD, Rabu (7/3/2018)
    Bagikan:

PortalMadura.Com, Pamekasan – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dikeluhkan warga. Hal itu disampaikan sejumlah masyarakat Kecamatan Tlanakan saat melakukan audiensi dengan DPRD setempat, Rabu (7/3/2018).

Sutan Takdir Ali Syahbana sebagai juru bicara warga menyampaikan, masyarakat sering dibuat bingung ketika mengurus BPJS dengan berbagai macam alasan. Sehingga masyarakat yang tidak tahu apa-apa terkadang harus membayar uang pengobatan dengan tarif normal meskipun telah memiliki kartu BPJS.

Contoh kasus, dirinya pernah menguruskan BPJS milik ibu hamil yang mau melahirkan, tetapi justru ditolak dengan alasan kartu yang dimiliki ibu tersebut telah dimiliki orang lain. Padahal setelah dicocokkan dengan kartu identitas ibu hamil itu, nomor Kartu Keluarga (KK) dan NIK sudah sesuai.

“Memang NIK dan nomor KK sesuai, tetapi katanya kartunya itu sudah digunakan orang lain, kok bisa begitu. Sementara ibu yang mau melahirkan itu sudah ada di rumah sakit, tetap saja tidak bisa,” keluhnya kepada Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan.

Baca Juga:  Sumenep Kembali Raih Opini WTP

Dirinya masih diminta untuk mengurus surat rekomendasi dari Dinas Sosial (Dinsos) agar kartu BPJS dimaksud bisa berfungsi. Kondisi itu menjadi preseden buruk bagi pelayanan BPJS, karena hal ini menyangkut jiwa manusia yang harus segera mendapat pertolongan medis.

“Contoh lain, saya juga pernah menguruskan BPJS milik orang sakit yang ada di rumah sakit. Lagi-lagi tidak mendapat layanan yang baik dengan alasan kartunya telah mati dan tidak bisa digunakan serta banyak kejadian lain yang tidak bisa disebutkan semuanya,” wadul dia.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar DPRD bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut karena menyangkut pelayanan kesehatan di tingkat bawah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Al Anwari, mengakui bahwa pelayanan BPJS memang belum maksimal kepada warga. Bahkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga banyak yang tidak tepat sasaran.

Baca Juga:  Sumenep Kembali Raih Opini WTP

“Saya yang mengalami sendiri kemarin, istri saya sudah mau melahirkan di RSUD, tapi masih disuruh ngurus surat rujukan. Padahal kondisinya sudah mau melahirkan, saya di sana sempat tegang. Saya sendiri sebagai dewan begitu, apalagi kepada masyarakat,” jawab politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (Marzukiy/Putri)


Ikuti Berita Kami Lainya di Google Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.