PortalMadura.com- Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Sumenep pada Minggu (25/5/2025), sekitar pukul 16.00 WIB, berhasil mengamankan dua orang tersangka dugaan pemerasan terhadap seorang kepala desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur .
Kedua tersangka adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif berinisial Jufri dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial SB.
Dalam operasi tersebut, polisi menyita uang tunai sebesar Rp 20 juta dari tangan pelaku. Uang ini merupakan setengah dari total permintaan tebusan sebesar Rp 40 juta yang diajukan oleh SB kepada kepala desa.
Penyidik meyakini bahwa kasus ini melibatkan modus ancaman pengaduan proyek pembangunan jalan desa ke Inspektorat jika permintaan tidak dipenuhi .
“SB datang ke rumah Jufri untuk menunggu proses transaksi yang sudah disepakati. Pelapor kemudian menyerahkan uang Rp 20 juta sebagai barang bukti,” ungkap Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, dalam konferensi pers pada Selasa (28/5/2025) .
Keterlibatan Jufri dalam kasus ini pun mencuri perhatian publik. Ia selama ini dikenal sebagai ASN biasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun, dalam penyelidikan diketahui bahwa rumahnya telah beberapa kali digunakan sebagai lokasi transaksi ilegal. Jufri diduga tidak hanya menjadi tempat aman bagi pelaku, tetapi juga turut memfasilitasi skema tekanan terhadap kepala desa .
Sementara itu, SB yang merupakan Ketua LSM disebut memainkan peran utama dalam aksi pemerasan ini. Dengan dalih fungsi kontrol sosial dan pengawasan anggaran, SB justru menyalahgunakan posisinya untuk mengeruk keuntungan pribadi.
“Modusnya, kalau permintaan tidak dipenuhi, proyek akan dilaporkan. Ini adalah bentuk penyalahgunaan peran sosial dan pengawasan,” tegas AKBP Rivanda .
Saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung guna mengungkap keterlibatan pihak lain serta kemungkinan adanya jaringan lebih luas dalam kasus ini
. Polres Sumenep tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat .
Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aparatur negara dan lembaga kontrol sosial yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga integritas birokrasi dan pemerintahan desa. Kasus ini juga menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal .
