PortalMadura.Com, Sumenep – Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) yang akan digelar PBNU di Jakarta pada 14-15 Juni 2015 dinilai kental nuansa politisnya karena hendak memaksakan pemberlakuan sistem pemilihan Rais Amm dengan musyawarah mufakat atau Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
“Kami menolak pelaksanaan Munas NU,” kata Koordinator Kaum Muda Nahdliyin (Kauman) Madura Raya, Rusman Hadi, usai konsolidasi bersama puluhan kader NU, di sebuah rumah makan di Sumenep, Rabu (10/6/2015).
Menurut Rusman, dalam Munas itu hendak memaksakan sistem AHWA dalam pemilihan Rais Amm pada Muktamar ke-33 NU di Jombang awal Agustus 2015. Padahal, sejumlah pengurus NU tingkat wilayah dan cabang sebenarnya telah menolak pemberlakuan sistem AHWA.
Rusman berharap, Munas NU yang ketiga kalinya ini, jangan dijadikan momentum untuk memaksakan sistem AHWA. Pihak PBNU jangan sampai mengabaikan aspirasi pengurus NU di tingkat bawah.
“Itulah sebabnya, kami kader muda NU di daerah menolak pelaksanaan Munas,” tegasnya.
Mantan ketua umum PC PMII Sumenep ini mengaku prihatin atas kondisi kepengurusan PBNU saat ini. Sebab, NU seolah hanya milik segelintir elit pengurus NU tingkat pusat.
“Bukti kalau PBNU sekarang sudah tidak aspiratif ini adalah dengan memaksakan sistem AHWA. Ingat! NU ini bukan hanya milik pengurus pusat, tapi juga pengurus wilayah dan cabang serta warga NU di bawah,” ungkapnya.
Rapat pleno PBNU beberapa waktu lalu memutuskan akan menggelar Munas NU setelah menyaksikan mayoritas PWNU seluruh Indonesia menolak AHWA. Agenda utama Munas NU pertengahan Juni nanti adalah sosialisasi sistem AHWA.
Sebelumnya, Katib Am Syuriah PBNU KH Malik Madani mengakui bahwa Munas NU kali ini digelar setelah sosialisasi AHWA gagal dan mendapat penolakan.
“Makanya, PBNU akan mengadakan Munas lagi untuk ketiga kalinya,” kata KH Malik Madani.
Dalam tiga acara Pra Muktamar NU yang digelar di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Medan Sumatera Utara (Sumut), para PWNU dan PCNU yang hadir menolak AHWA.
Bukan hanya menolak AHWA secara lisan, beberapa PWNU dan PCNU yang hadir juga telah menyiapkan surat penolakan berkop resmi PWNU dan PCNU lengkap dengan tanda tangan dan stempelnya. (rls/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
