PortalMadura.Com, Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 menjadi ujian bagi pemerintah karena berpotensi menimbulkan kekerasan di sejumlah daerah.
Peneliti konflik sosial The Habibie Centre, Hasan Anshori menjelaskan dari pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah, Papua adalah wilayah paling rawan kekerasan.
“Papua adalah daerah yang memiliki dampak kematian paling banyak dalam kekerasan di Pilkada,” ujar Hasan Anshori di Jakarta, Selasa (23/1/2017), dilansir Anadolu.
Anshori mengatakan, dari 1.214 penyelenggaraan pilkada sejak 2005-2017, kekerasan lebih sering terjadi di tingkat kabupaten/kota.
Dalam konteks Papua, sejumlah kabupaten rawan kekerasan antara lain Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Konawe.
“Namanya persaingan pasti ada konflik. Tapi kita harus menghindari kekerasan,” ujar Anshori.
Dari sejumlah kasus, registrasi dan kampanye yang paling rentan menimbulkan kekerasan.
Selain itu, pengadaan dan distribusi logistik juga menjadi tantangan tersendiri dalam pilkada.
“Karena Pilkada berbicara menang dan kalah. Pihak kalah selalu berpontensi menciptakan konflik,” jelas Anshori.
Anshori mengharapkan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melakukan upaya preventif terhadap beberapa tren kekerasan seperti pengrusakan, demonstrasi anarkis, dan kerusuhan.
Peneliti Politik Indria Samego melihat kasus kekerasan di Papua terjadi karena tidak maksimalnya pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).
“Uang Otsus tidak masuk sampai masyarakat bawah. Akhirnya yang menikmati hanyalah pihak elit,” kata Indria.
Indria, yang mengaku sudah memasuki Papua sejak tahun 1982, juga melihat tidak terjadi transformasi besar di Papua.
Stabilitas keamanan masih sulit terwujud karena eksisnya kelompok pemberontak.
“Penyanderaan kelompok bersenjata masih kerap terjadi. Mereka melakukan penyanderaan untuk memeras,” tandas Indria.(AA)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
