PortalMadura.Com – Pasukan keamanan Myanmar harus menghentikan tindakan keras mereka terhadap pengunjuk rasa, kata kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia
(OHCHR) pada Kamis (4/3/2021).
“Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan para pengunjuk rasa,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan.
“Sungguh menjijikkan bahwa pasukan keamanan menembakkan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa pro-damai di seluruh negeri,” tambah Bachelet.
Dia mengatakan dirinya terkejut dengan serangan terhadap staf medis darurat dan ambulans yang berusaha memberikan perawatan kepada mereka yang terluka selama protes sejak junta merebut kekuasaan pada 1 Februari.
“Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah mengkonfirmasi informasi bahwa polisi dan perwira militer telah membunuh sedikitnya 54 orang sejak kudeta pada 1 Februari,” kata pernyataan itu, seraya menambahkan jumlah korban tewas sebenarnya bisa jauh lebih tinggi karena ini baru angka yang berhasil diverifikasi.
Dari 54 kasus yang didokumentasikan, sedikitnya 30 orang tewas di Yangon, Mandalay, Sagaing, Magway, dan Mon oleh pasukan keamanan pada Rabu, kata Bachelet.
Satu orang didokumentasikan terbunuh pada Selasa, 18 orang pada Minggu, dan lima orang pada hari sebelumnya.
“Sulit untuk menentukan berapa banyak orang yang menderita luka-luka, tetapi informasi yang dapat dipercaya menunjukkan, setidaknya, ratusan orang terluka selama protes,” kata pernyataan dari kantor Bachelet.
– Penangkapan sewenang-wenang
Sejak 1 Februari, lebih dari 1.700 orang telah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang setelah berpartisipasi dalam protes atau terlibat dalam kegiatan politik, menurut pernyataan itu.
Mereka termasuk anggota parlemen, aktivis politik, petugas pemilu, penulis, pembela hak asasi manusia, guru, petugas kesehatan, pegawai negeri, jurnalis, biksu, dan selebriti.
Namun, jumlah sebenarnya dari mereka yang ditahan kemungkinan jauh lebih tinggi, mengingat demonstrasi dilaporkan telah terjadi di 537 lokasi di seluruh negeri di mana pemantauan perkembangan tidak selalu memungkinkan.
Bachelet mengatakan bahwa laporan itu juga menunjukkan bahwa beberapa individu telah dihukum dan dijatuhi hukuman penjara mulai dari tujuh hari hingga dua tahun.
Yang lainnya didakwa dan sedang menunggu persidangan. Setidaknya 61 lainnya sedang dicari oleh otoritas militer yang kini tengah bersembunyi.
“Jumlah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang ini telah meningkat dalam beberapa hari terakhir – pada Rabu saja setidaknya 700 orang ditahan,” kata kantor HAM PBB itu.
– ‘Penculikan'
Dalam banyak kasus, tentara dan polisi dilaporkan melakukan penggeledahan dari pintu ke pintu dan menahan warga.
Sementara beberapa di antaranya pada akhirnya dibebaskan, dalam banyak kasus, kerabat telah memberi tahu Kantor Hak Asasi Manusia PBB bahwa mereka tidak menerima informasi tentang di mana kerabat mereka ditahan.
Staf hak asasi manusia PBB telah menerima banyak laporan serupa.
“Banyak dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang telah dilakukan sejak 1 Februari mungkin merupakan penghilangan paksa,” kata Bachelet, menyerukan pembebasan segera semua orang yang tetap ditahan secara sewenang-wenang.
Kepala hak asasi juga menyatakan keprihatinan tentang penargetan terhadap jurnalis.
Setidaknya 29 jurnalis dilaporkan ditangkap dalam beberapa hari terakhir, dan lebih dari delapan telah dituduh melakukan kejahatan, termasuk menghasut oposisi, atau kebencian terhadap pemerintah, atau menghadiri pertemuan yang melanggar hukum.
“Saya mendesak semua orang yang memiliki informasi dan pengaruh – termasuk pejabat Myanmar yang sekarang bergabung dengan gerakan oposisi sipil – untuk mendukung upaya internasional guna meminta pertanggungjawaban para pemimpin militer atas pelanggaran HAM serius yang telah dilakukan baik sekarang maupun di masa lalu,” tukas Bachelet.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
