PortalMadura.Com, Sumenep – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas) kandas ditangan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Hingga saat ini, pembahasannya dihentikan karena waktunya tidak cukup.
“Ada 6 dari 7 Raperda yang sudah selesai dibahas oleh dua pansus, tinggal satu Raperda yang belum tuntas, karena tidak cukup waktu untuk dibahasnya,” terang Iskandar, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep, Senin (14/9/2015).
Iskandar menegaskan, Raperda yang dibahas oleh pansus II itu kekurangan waktu untuk dibahas. Karena pansus meminta untuk bertemu dengan SKK Migas, tapi belum ada waktunya.
“Anggota pansus mau bertemu dengan SKK Migas, karena ada sangkut pautnya dengan lembaga Migas itu, tapi waktunya tidak cukup, makanya dihentikan,” ucapnya.
Satu Raperda ini bisa diusulkan kembali jika memang ada desakan dari anggota dewan untuk dibahas dan disahkan menjadi perda.
“Pembahasannya sudah mencapai 60 persen. Ini bisa diusulkan kembali jika memang ada desakan dari anggota dewan,” tegasnya.
Ada 7 raperda yang dibahas oleh dua panitia khusus (pansus), pansus I membahas 4 raperda yakni 1. Rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Batuan, Rubaru dan Manding 2014-2014. 2. Perubahan ketiga atas perda kab no 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. 3. Perubahan atas perda no 2 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum dan 4. Penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Sumenep.
Sedangkan pansus II yakni 1. Izin lingkungan, 6. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep, dan 7. Kesejahteraan lanjut usia. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
