oleh

Pembentukan Pengurus DKP Dianggap Politis

PortalMadura.Com, Pamekasan – Para pelaku seni di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menilai, pembentukan pengurus Dewan Kesenian Pamekasan (DKP) terindikasi politis. Pasalnya, pengangkatan ketua tidak melalui jalur demokratis, melainkan sistem tunjuk.

Totok Suhartono, salah satu pelaku seni di Pamekasan mengatakan, awalnya para pekerja seni dalam mendirikan DKP membutuhkan perjuangan yang berat dan alot. Sehingga, tidak elok rasanya jika pembentukan struktur kepengurusan dibawa kepada ranah politik.

“Selama ini kami mempertanyakan pembentukan pengurus DKP itu, utamanya ketua. Kenapa tiba-tiba ketua DKP itu ditunjuk, karena dulu kami para pekerja seni dalam mendirikan DKP itu membutuhkan perjuangan,” katanya, Minggu (20/9/2015).

Ia mempertanyakan kinerja DKP yang selama ini tidak nampak ke permukaan, seharusnya jika ingin mengembangkan kesenian di bumi Gerbang Salam para pekerja seni dan kelompok seni yang ada diundang. Baik kelompok umur atau pelajar.

“Ya, biasa politik. Jadi, larinya ke politik, karena dulu pendukung ini langsung diangkat. Padahal, seharusnya dalam persoalan ini harus netral. Bukan karena mendukung atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Ketua III DKP, Yoyok R. Effendi mengaku, setelah kepengurusan DKP dikukuhkan pada tanggal 23 Desember tahun 2014, pihaknya langsung mendata potensi seni budaya yang ada di 13 kecamatan.

“Ini masalah komunikasi dan informasi yang tidak sampai kepada stakeholder, intinya setelah kita dikukuhkan meskipun tidak memiliki dana, tapi kita tetap bergerak,” bantahnya. (Marzukiy/har)


Komentar