Pencegahan Covid-19 dan Realisasi PBID, Pemkab Bangkalan Libatkan Mitra Kerja

Avatar of PortalMadura.com
Pencegahan Covid-19 dan Realisasi PBID, Pemkab Bangkalan Libatkan Mitra Kerja
Rapat koordinasi pencegahan Covid-19 di Aula Ponorogo Pemkab Bangkalan

PortalMadura.Com, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat sosialisasi pencegahan virus corona () dan Penerimaan Bantuan Iuran Daerah (), Selasa (24/3/2020).

Rapat yang berlangsung di Aula Ponorogo Pemkab Bangkalan dihadiri Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, dan Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo, serta mitra kerja, di antaranya akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Wakil Bupati Bangkalan, Mohni menyampaikan, sampai saat ini tidak ada warga Bangkalan yang terjangkit positif virus corona. Pemerintah daerah bersama-sama melakukan langkah taktis agar virus tersebut tidak masuk ke wilayahnya.

“Pemerintah sudah melakukan pencegahan virus corona itu dengan cara menyemprotkan disinfektan ke berbagai titik tertentu yang menjadi tempat keramaian masyarakat,” katanya.

Pihaknya meminta agar masyarakat dapat menjaga diri dengan baik dengan cara tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan yang sifatnya urgen.

“Semoga warga dibebaskan dari yang namanya virus corona, dan semoga masyarakat tetap sehat dan kami berharap Indonesia khususnya Bangkalan segera bebas virus corona,” ucapnya.

Untuk Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), ia menyampaikan ada pengurangan data. Pengurangan data merujuk pada hasil verifikasi faktual dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami harap masyarakat bangkalan tetap dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Sehingga keberadaan dana yang ada di kami itu bisa mencukupi peserta PBID,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Sudiyo menambahkan, bahwa mulai bulan April 2020 Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sudah berkurang menjadi 41 ribu dengan nilai anggaran Rp 31 miliar pada tahun 2020.

“Sebelumnya data itu mencapai 101 ribu. Setelah dilakukan validasi ke desa dan melakukan pengecekan ke lapangan akhirnya data tersebut tinggal 41 ribu. Jadi, ada sekitar 60 ribu data yang akan di non-aktifkan mulai bulan April mendatang,” katanya.(*)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.