oleh

Pendidikan Kota dan Desa di Pamekasan Masih Timpang

PortalMadura.Com, Pamekasan – Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur antara kota dan desa dianggap masih timpang. Seperti jam belajar dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS).

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan, masalah pemerataan pendidikan merupakan persoalan lama yang tidak kunjung diatasi oleh pemerintah kabupaten (pemkab). Akibatnya, yang menjadi korban adalah anak didik.

“Pemerataan guru untuk wilayah perkotaan setingkat SD, rata-rata guru PNS-nya antara 7 sampai 9 orang. Sementara di pedesaan guru PNS-nya hanya 2 sampai 3 orang,” ungkapnya, Jumat (19/8/2016).

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan, pendidikan merupakan hak warga Indonesia. Artinya tidak memandang mereka yang hidup di kota atau bahkan di desa. Karena ketimpangan tersebut berdampak kepada out put lembaga pendidikan.

“Kemudian pemerataan jam belajar, kalau di kota itu proses belajar mengajar efektif mulai jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB, tapi di pedesaan jam 09.00 WIB baru mulai dan jam 11.00 WIB sudah pulang. Ini sangat tidak timbang,” imbuhnya.

Pemkab jangan beralibi tidak meratanya guru PNS tersebut lantaran berkaitan dengan moratorium pemerintah pusat perihal rekrutmen aparatur sipil negara. Sebab, moratorium itu berlaku di semua daerah di Indonesia, tetapi daerah lain tidak berhenti berkreasi meningkatkan pendidikannya.

“Banyak cara yang digunakan, misalnya mengoptimalkan tenaga magang atau tenaga honor yang ada. Tentunya dengan membuat kebijakan yang baru, sehingga mereka dapat bekerja membantu peningkatan kualitas pendidikan. Pastinya juga, kesejahteraan mereka diperhatikan,” tandasnya.

Menurutnya, dua masalah pendidikan tersebut tergantung kepada keinginan pemkab untuk mengatasinya. Karena realisasinya cukup mudah yang penting bisa berinovasi. (Marzukiy/har)


Komentar