Pendidikan Vokasi, Tantangan Wujudkan Tenaga Ahli

Pendidikan Vokasi, Tantangan Wujudkan Tenaga Ahli
Ist

Oleh: S.N Hidayah, S.Si, S.Kom*

Mencermati kualitas pendidikan di Indonesia memang begitu jauh dari kata sempurna. Hal ini bisa dirasakan sendiri oleh penulis sebagai seorang guru di salah satu sekolah tingkat menengah atas di daerah Sampang.

Demikian juga jika dilihat dari posisi peringkat world population review 2021, bahwa Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Bahkan Indonesia masih kalah dengan negara-negara sesama Asia Tenggara lainnya. Seperti negara Singapura di posisi 21, Malaysia 38, dan Thailand 46.

Untuk itu secara mutu pendidikan, Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya tersebut. Dan rendahnya mutu pendidikan di negara berkembang seperti di Indonesia ini akan menyebabkan kualitas sumber daya alam (SDM) juga rendah.

Apalagi jika dikaitkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya. Sehingga daya saing Indonesia juga masih tertinggal.

Baca Juga

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut maka dirasa perlu memperbaiki kualitas SDM di Indonesia. Yaitu dengan mempersiapkan para generasi mudanya atau para peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja setelah menyelesaikan studinya.

Hadirnya yang disusun dalam pendidikan tingkat SMA sampai pendidikan tinggi, ditujukan agar peserta didik siap bekerja dan memiliki nilai hasil yang diharapkan sesuai tuntutan pasar kerja. Oleh karena itu agar peserta didik mampu bersaing dalam karir di masa depan dan menjadi aset pembangunan maka pendidikan vokasi baik dalam formal maupun non formal harus dikelola dalam pendidikan sepanjang hayat.

Jika di Indonesia tersebar 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi, maka termasuk di dalamnya Politeknik Negeri Madura (Poltera) yang ada di Kabupaten Sampang. Poltera siapkan lulusannya berkibar di luar negeri, sebagaimana saat Jurusan Kesehatan Prodi Keperawatan Politeknik Negeri Madura (Poltera) menggelar seminar “Sukses Karier Internasional Perawat dan Bidan di Saudi Arabia” di Hall Gedung B Poltera, Sampang, Jawa Timur. Arman Jaya (Direktur Poltera) mengatakan bahwa peluang kerja di luar negeri tersebut harus bisa ditangkap oleh lulusan Poltera. (vokasi.kemdikbud.go.id, 29 Juni 2022).

Dengan demikian pendidikan vokasi dalam program diploma yang tersebar di Politeknik di Indonesia ditujukan dalam menyiapkan mahasiswanya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu pendidikan vokasi mempersipakan mahasiswa dapat bekerja. Sehingga perkuliahan yang dijalankan lebih berorientasi pada praktik daripada teori. Sejalan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022, tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sehingga dengan kebijakan tersebut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kemendikbud Ristek ditugasi untuk membawahi pendidikan vokasi, dengan leading sector berada di bawah Kemenaker. Dengan demikian hal ini menjadi tantangan mampukah ke depannya pendidikan vokasi melahirkan tenaga ahli?.

Dengan orientasi menyiapkan lulusan pendidikan vokasi agar siap bekerja dan dicetak sesuai tuntutan pasar, maka apakah nantinya dari pendidikan vokasi ini juga mampu menyiapkan tenaga ahli yang bukan hanya tenaga kerja dengan standar gaji yang tidak tinggi. Hal ini tentunya perlu dicermati bersama bahwa dengan pendidikan vokasi mampukah wujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang makin sulit, permasalahan dalam aspek distribusi kebutuhan di masyarakat menyebabkan keseimbangan ekonomi tidak terwujud. Tingkat kemiskinan meningkat begitu pula angka pengangguran yang makin bertambah dengan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga membuat adanya persaingan yang ketat antara pencari kerja baru dengan yang sudah berpengalaman. Termasuk lulusan pendidikan vokasi pun juga akan tetap bersaing dengan para pencari kerja yang kian hari makin membludak.

Meskipun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, 70 persen atau sekitar 144 juta orang pekerja berada dalam usia produktif akan sejahtera di masa senjanya pasca purnabakti. Dan janji Menaker tentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023, hal itu tidak cukup membuat rakyat sejahtera. Karena sejahtera tidak hanya ditentukan oleh faktor gaji saja, tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Apalagi tingginya beban biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang dikeluhkan menjadi fakta bahwa sejahtera belum mampu diwujudkan.

Dengan demikian kebijakan naiknya upah minimum propinsi (ump) seharusnya disertai dengan kebijakan tentang layanan pendidikan dan kesehatan gratis dan mudah, serta harga BBM yang murah. Sehingga bahan pokok dan berbagai kebutuhan juga dapat terbeli oleh rakyat karena harganya yang murah.

Apalagi ancaman resesi global pada tahun 2023 akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal yang bisa jadi tidak terelakkan lagi. Dan tentunya hal ini juga akan berdampak pada lulusan pendidikan vokasi.

Karena mencermati kebijakan Kemenaker, bahwa pendidikan vokasi dijadikan solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Padahal saat mencermati pendidikan vokasi yang menjanjikan karena lulusannya bisa langsung bekerja, namun realitanya masih banyak sarjana yang tidak ada jaminan mendapatkan masa depan yang cerah karena hanya akan menambah jumlah angka pengangguran di usia produktif. Sedangkan melalui sistem vokasi diharapkan membentuk sumbwr daya manusia (SDM) dengan kompetensi hanya untuk mendapatkan pekerjaan.

Berbeda dengan gambaran pendidikan dalam sejarah peradaban Islam, dimana dalam pendidikan Islam telah mampu mencetak generasi pencipta. Sehingga juga dilahirkan banyak para ahli yang mampu berperan sebagai peletak ilmu pengetahuan dan teknologi. (**)

*Pengirim : Seorang guru di salah satu sekolah tingkat menengah atas di daerah Sampang, Madura.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.