PortalMadura.Com, Pamekasan – DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur berencana akan memanggil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat perihal pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih lemah.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan, maraknya masyarakat yang memilih jalur ilegal atau tidak resmi ketika berangkat merantau ke luar negeri menunjukkan bahwa pemerintah tidak maksimal atau lemah dari berbagai hal. Seperti sosialisasi, pengawasan dan lain sebagainya.
“Kita tidak tinggal diam, karena kami sudah berencana memanggil Dinsosnakertrans untuk menjelaskan persoalan TKI ilegal yang tidak kunjung bisa diatasi,” ungkapnya, Senin (14/9/2015).
Dikatakan Apik, kasus karamnya kapal yang menimpa TKI asal Pamekasan saat hendak pulang ke kampung halamannya melewati jalur laut harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk terus menginventarisir warganya yang ada di negeri rantau.
“Kasus seperti itu menunjukkan pamerintah masih lemah melakukan pengawasan. Kami minta kejadian seperti itu jangan dibiarkan begitu saja,” tandasnya.
Walapun mereka yang menjadi korban tenggelamnya kapal di Selat Malaka Malaysia itu melewati jalur ilegal saat berangkat merantau, pemerintah harus tetap memperhatikan dengan cara memberikan bantuan dan lain-lain.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Arif Handayani tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
