PortalMadura.Com, Jakarta – Penggelapkan pajak yang seharusnya masuk ke negara dan untuk rakyat dinilai sama busuknya dengan prilaku koruptor. Hal ini, terungkap dalam diskusi dwimingguan yang diselenggarakan Barisan Nusantara di Hotel Sofyan Betawi, Cikini, Jakarta, beberapa waktu.
Kenapa?. Sebab, belanja negara cenderung meningkat di Indonesia. Baik nominal maupun secara relative dari PDB. Itu konsekwensi demokrasi, dimana ada tuntutan yang semakin besar agar Negara lebih bersifat melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraannya.
Sayangnya, kecenderungan ini tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan penerimaannya, sehingga defisit anggaran menjadi semakin besar dari tahun ketahun. Secara lebih khusus, penerimaan perpajakan yang paling diandalkan justru memperlihatkan beberapa gejala kurang baik.
Penerimaan pajak secara absolut memang masih meningkat dari tahun ketahun dan merupakan 75% pendapatan Negara. Akan tetapi, tax ratio (penerimaanpajak /PDB) cenderung stagnan.Tax coverage ratio (realisasipenerimaan/potensipajak yang dapat dipungut) pun (realisasi penerimaan/potensi pajak yang dapat dipungut), sekitar 50% saja. Target yang dipatok oleh APBN hampir selalu tidak tercapai selama pemerintahan SBY.
“Perbaikan administrasi pajak yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak.Terkait itu, salah satu kunci yang kurang maksimal dimanfaatkan adalah data transaksi keuangan dan kekayaan,” kata Prastowo, pengamat perpajakan, dalam diskusi itu, dalam rilisnya yang dikirim Barisan Nusantara pada Redaksi PortalMadura.Com.
“Sistem IT yang andal serta kerjasama antar instansi adalah sesuatu yang amat vital dalam penyempurnaan administrasi pajak secara terus menerus,” sambung mantan anggota pokja APBN, Tim Transisi Jokowi ini.
Upaya penagihan yang gigih disertai prosedur yang pasti akan mengurangi risiko besarnya pajak terutang bahkan yang dikemplang. Konsistensi dalam upaya penindakan yang bermuara pada kepastian hukum akan mendorong kepatuhan para wajib pajak.
Sementara itu, Tamsil Linrung, anggota DPR RI yang pernah menjadi pimpinan Banggar, menjelaskan mengenai berbagai hal perpajakan, khususnya aspek legislasi. Tamsil yakin bahwa penerimaan pajak Negara masih dapat ditingkatkan secara signifikan di masa depan.
Dalam diskusi berkembang pandangan yang menyamakan para pengemplangpajak, terutama yang bernominal besar, dengan para koruptor. Karena sama-sama merugikan Negara. Koruptor sudah mulai ditangani secara serius, bahkan melibatkan masyarakat luas dalam mengawasi serta dalam hal sanksi moral dan sosial. Namun, para pengemplang pajak masih lebih leluasa, dan hampir tidak merasakan sanksi moral dan sosial.(rls/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
